Ancaman Kejadian Luar Biasa (KLB) campak kembali menjadi perhatian. Di tengah penurunan tingkat imunisasi di berbagai daerah, Anggota Komisi IX DPR RI, Sri Meliyana, mengingatkan pentingnya menjaga konsistensi imunisasi sebagai benteng utama perlindungan kesehatan anak. Ia menilai munculnya kembali kasus campak tidak terlepas dari melemahnya cakupan imunisasi di sejumlah wilayah.
“Ketika kita mendengar 32 provinsi mengalami penurunan tingkat imunisasi, ini menjadi peringatan bagi kita semua. Hari ini kita kembali menghadapi campak,” ujar Sri Meliyana dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI terkait pengawasan kesiapsiagaan daerah dalam pencegahan dan penanggulangan KLB campak di Balai Kota Yogyakarta, Senin (30/3/2026).
Menurutnya, imunisasi bukan sekadar program rutin, melainkan sistem perlindungan yang harus dijaga secara berkelanjutan. Ketika terdapat celah, seperti keterlambatan atau ketidaklengkapan imunisasi, resiko penyebaran penyakit menular seperti campak akan meningkat.
“Ketika imunisasi tidak lengkap, anak menjadi lebih rentan. Ini yang harus kita cegah bersama,” tegas legislator Fraksi Partai Gerindra tersebut.
Sri Meliyana menekankan kondisi ini tidak boleh disikapi dengan saling menyalahkan, melainkan menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, hingga masyarakat memiliki peran penting dalam memastikan program imunisasi berjalan optimal.
Ia juga menyoroti sejumlah kendala di lapangan, mulai dari komunikasi kepada masyarakat hingga ketersediaan vaksin. Menurutnya, kedua hal tersebut menjadi faktor krusial dalam upaya pencegahan KLB campak.
“Jika vaksin tidak tersedia, tentu penanganan akan terhambat. Di sisi lain, pemahaman masyarakat juga harus terus diperkuat,” tandasnya.
Di tengah tantangan tersebut, Kota Yogyakarta dinilai mampu menunjukkan capaian positif dengan tingkat imunisasi yang tetap tinggi, yakni sekitar 95 hingga 98 persen. Capaian ini menjadi contoh bahwa konsistensi dan sinergi dapat menekan resiko penyebaran penyakit.
Menutup pernyataannya, Sri Meliyana mengingatkan perlunya pembenahan sistem digitalisasi pelaporan imunisasi serta penguatan distribusi vaksin agar tidak terjadi ketimpangan antar wilayah.
