Anggota Komisi IX DPR RI, Ade Rezki Pratama, mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi penyebaran virus campak. Salah satu langkah utama yang ditekankan adalah peningkatan cakupan imunisasi di masyarakat.
Hal tersebut disampaikan dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI Bidang Kesehatan terkait pengawasan kesiapsiagaan daerah dalam pencegahan dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) campak. Kegiatan ini berlangsung di Gedung Merah Putih, Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jalan Pahlawan, Semarang, Senin (30/3/2026).
Politisi Partai Gerindra itu juga mengingatkan adanya potensi risiko fiskal akibat KLB campak. Risiko tersebut dinilai tidak hanya berdampak pada pemerintah provinsi, tetapi juga pemerintah kabupaten/kota hingga BPJS Kesehatan.
“Jika tidak diantisipasi dengan baik, lonjakan kasus campak bisa membebani anggaran daerah serta sistem jaminan kesehatan nasional,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan perlu aktif meluruskan informasi keliru terkait program imunisasi. Upaya ini penting untuk meningkatkan kembali kesadaran masyarakat dalam pencegahan penyakit melalui imunisasi.
Di sisi lain, legislator dari daerah pemilihan Sumatera Barat II tersebut menilai, meskipun trend kasus campak menunjukkan penurunan, potensi penyebaran tetap perlu diwaspadai. Terlebih, momentum arus mudik dan arus balik pasca-Lebaran berpotensi meningkatkan mobilitas masyarakat yang dapat memicu penyebaran virus.
“Prinsipnya, sedia payung sebelum hujan. Kesiapsiagaan harus tetap ditingkatkan,” tegasnya.
Terakhir, ia juga menyoroti pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Provinsi Jawa Tengah. Ia berharap capaian program tersebut pada 2026 dapat meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga mampu memperkuat deteksi dini dan pencegahan penyakit di masyarakat.
