Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Muhammad Husein Fadlulloh, menegaskan bahwa diplomasi parlemen merupakan instrumen strategis dalam menjaga kepentingan nasional Indonesia di tengah dinamika geopolitik global yang kian kompleks. Hal tersebut disampaikan Husein saat memimpin delegasi BKSAP dalam kegiatan BKSAP Day di Universitas Pelita Harapan (UPH), Tangerang, Senin (27/1/2026).
“Diplomasi saat ini tidak cukup hanya mengandalkan jalur eksekutif. Parlemen memiliki peran penting dalam membuka ruang dialog yang lebih fleksibel, memastikan kebijakan luar negeri tetap akuntabel, serta berpihak pada kepentingan nasional dan aspirasi publik,” ujar Husein.
Ia menjelaskan, sepanjang 2025 BKSAP aktif memperkuat peran Indonesia di berbagai forum internasional, antara lain Inter-Parliamentary Union (IPU), Parliamentary Conference on WTO, Parliamentary Union of the OIC (PUIC), ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA), hingga BRICS Parliamentary Forum. Berbagai aktivitas tersebut menempatkan diplomasi parlemen sebagai pengiring sekaligus penguat diplomasi pemerintah.
Dalam forum IPU ke-150, BKSAP turut mengawal dukungan terhadap resolusi Two-State Solution sebagai solusi paling realistis bagi penyelesaian konflik Palestina. Indonesia juga secara konsisten mendorong penghormatan terhadap hukum internasional serta penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi sebagai bagian dari komitmen kemanusiaan.
Di tingkat kawasan, Indonesia aktif di AIPA dengan mendorong pengesahan resolusi terkait krisis kemanusiaan di Myanmar, serta penguatan ekonomi biru dan hijau. Pada 2026, DPR RI dijadwalkan menjadi tuan rumah AIPA Caucus yang akan mengawal implementasi berbagai resolusi regional tersebut.
Husein juga menyoroti peran Indonesia sebagai Ketua PUIC 2025 yang berfokus pada penguatan solidaritas dunia Islam, peningkatan kerja sama kemanusiaan, serta pembangunan ekonomi antarnegara anggota.
Selain diplomasi eksternal, BKSAP turut memperkuat kerja kelembagaan melalui pembentukan sejumlah panitia kerja (panja), di antaranya Panja Open Government Parliament, Panja Organisasi Internasional, Panja Blue Economy, dan Panja Artificial Intelligence (AI). Panja AI dinilai strategis untuk mempersiapkan posisi Indonesia dalam menghadapi perdebatan global terkait tata kelola kecerdasan buatan.
“Diplomasi parlemen tidak hanya soal kunjungan dan pertemuan, tetapi juga membangun basis pengetahuan serta rekomendasi kebijakan agar posisi Indonesia semakin kuat di forum global,” pungkas Husein.
