Penanganan bencana di Indonesia kembali menjadi sorotan DPR RI. Anggota Komisi VIII DPR RI, M.Husni, menilai sistem penanggulangan bencana nasional masih belum efektif akibat lemahnya integrasi antar kementerian dan lembaga, meski bantuan pemerintah pusat telah disalurkan ke daerah terdampak.
Husni menyebut saat ini terjadi tiga bencana besar di Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh, dengan Aceh sebagai wilayah terdampak terluas yang mencakup lebih dari 18 kabupaten dan kota.
“Yang paling parah memang di Aceh Tamiang. Ada juga wilayah yang sempat terisolasi seperti Gayo Lues dan Bener Meriah, yang baru bisa terbuka kemarin,” ujar Husni di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (23/12/2025).
Menurutnya, bantuan dari BNPB, Kemensos, Kementerian PUPR, Kementerian Perumahan Rakyat, hingga Kemendagri sejatinya sudah masuk. Namun, Politisi Fraksi Partai Gerindra itu menegaskan bantuan tersebut belum sepenuhnya tepat sasaran.
“Bantuannya masuk, tapi apakah sasaran yang dituju tercapai? Jawabannya belum,” tegasnya.
Ia menilai persoalan utama terletak pada tidak adanya satu komando yang kuat, diperparah dengan status BNPB yang masih berupa badan sehingga kewenangannya terbatas.
“Kalau integrasinya tidak nyambung, semua bergerak sendiri-sendiri. Padahal harus ada satu pihak yang memutuskan,” katanya.
Karena itu, Husni menekankan pentingnya revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Kebencanaan, termasuk wacana penguatan BNPB hingga peningkatan status menjadi kementerian.
“Kita ini daerah supermarket bencana dan tidak pernah putus,” ucapnya.
Ia berharap revisi undang-undang tersebut dapat masuk Prolegnas 2026, mengingat penguatan sistem kebencanaan dinilai sangat mendesak.
“Mudah-mudahan 2026 bisa dibahas lebih cepat, karena ini kebutuhan mendesak,” pungkasnya.
