Di tengah sisa-sisa debu vulkanik yang masih menyelimuti beberapa sudut Kabupaten Lumajang, harapan perlahan kembali dirangkai. Rombongan Tim Pengawasan (Timwas) Penanganan Bencana DPR RI tiba di Pendapa Arya Wiraraja, membawa mandat untuk memastikan pemulihan pascaerupsi Gunung Semeru berjalan sesuai harapan masyarakat.
Ketua Harian Timwas Bencana DPR RI, M. Husni, tampak serius menyimak paparan dari Pemerintah Kabupaten Lumajang dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Baginya, kunjungan ini bukan sekadar agenda formal, tetapi bentuk tanggung jawab DPR dalam mengawal penanganan bencana secara menyeluruh.
“Semua informasi yang kami terima akan kami tindak lanjuti sesuai mekanisme. Tujuan kami memastikan proses penanganan berjalan dengan baik dan sesuai kebutuhan masyarakat,” ujarnya, Rabu (26/11/2025).
Erupsi Semeru 2025, yang tercatat sebagai yang terbesar sejak 2021, kembali merusak berbagai infrastruktur penting. Data BNPB menunjukkan lebih dari 1.200 warga terdampak langsung, ratusan rumah mengalami kerusakan berat, serta tanggul penahan lahar dan akses menuju beberapa desa kembali rusak.
Timwas DPR meninjau langsung berbagai titik pemulihan, mulai dari progres relokasi warga ke hunian sementara, ketersediaan air bersih, layanan kesehatan, hingga kesiapsiagaan petugas menghadapi potensi erupsi lanjutan. Hingga akhir November 2025, status Gunung Semeru masih berada di Level IV (Awas).
“Kondisi kerusakan infrastruktur seperti tanggul dan jalan akan kami sampaikan ke Menteri PUPR sebagai mitra kami, termasuk laporan soal meningkatnya kasus ISPA ke Kementerian Kesehatan,” jelas Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut.
Kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) memang meningkat pasca erupsi akibat tingginya paparan abu vulkanik. Dinas Kesehatan Lumajang mencatat lebih dari 300 kasus dalam dua pekan setelah kejadian.
Meski kerusakan cukup parah, Timwas DPR RI bersyukur tidak ada korban jiwa dalam erupsi Semeru 2025. Menurut Husni, hal itu menunjukkan bahwa mitigasi bencana di Lumajang berjalan dengan baik.
“Warga Lumajang sangat siap dan teredukasi. Tidak adanya korban jiwa adalah capaian besar. Tapi masyarakat tetap harus mematuhi zona bahaya,” tegas Anggota Komisi Kebencanaan DPR RI itu.
BNPB sendiri sejak 2022 telah memperkuat sistem peringatan dini dan jalur evakuasi di kawasan rawan Semeru, termasuk menambah sensor vulkanik dan membentuk desa siaga bencana.
Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Lumajang memastikan bahwa pemulihan akan terus dilakukan secara terukur. Bupati Lumajang, Indah Amperawati, menyampaikan apresiasi kepada DPR RI atas dukungan dan konsistensi dalam pengawasan.
“Kami terus memastikan layanan bagi masyarakat berjalan sesuai kebutuhan—baik hunian sementara, kesehatan, maupun pemulihan ekonomi. Kehadiran Timwas DPR RI menjadi dukungan penting bagi kelancaran penanganan di lapangan,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, Pemkab Lumajang dan BNPB memaparkan rencana pemulihan jangka menengah dan panjang, mencakup rekonstruksi Jembatan Gladak Perak, penguatan tanggul lahar di Besuk Kobokan, serta skema relokasi mandiri bagi warga di zona merah.
Meski komitmen pemulihan kuat, Husni mengingatkan bahwa prosesnya sangat bergantung pada dinamika aktivitas vulkanik Semeru.
“Penanganan bencana mengikuti kondisi di lapangan. Kami belum bisa memastikan apakah tuntas dalam dua atau tiga bulan ke depan. Semoga tidak ada erupsi susulan,” katanya.
“Kami memastikan pemerintah hadir dan terlibat langsung dalam setiap tahapan penanganan bencana. Itu yang paling penting,” tegasnya.
Kunjungan Timwas DPR RI membawa angin segar bagi masyarakat Lumajang yang tengah berusaha bangkit. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci agar kehidupan warga dapat pulih sepenuhnya.
Di tengah ketidakpastian aktivitas vulkanik Semeru, harapan kini bertumpu pada komitmen bersama: membangun kembali Lumajang dengan lebih kuat, aman, dan siap menghadapi ancaman bencana di masa depan.
