Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Perdagangan Budi Santoso dan Wakil Menteri Pertanian di Gedung Nusantara I, Rabu (26/11/2025), untuk membahas penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis. Regulasi ini dinilai penting untuk memperkuat tata kelola dan tata niaga komoditas nasional.
Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan, menegaskan bahwa RUU ini diharapkan mampu meningkatkan produksi, memperkuat koordinasi antar lembaga, dan menutup celah kebocoran dalam pengelolaan komoditas.
Legislator Gerindra itu mencontohkan masalah komoditas singkong di Lampung yang menjadi rumit karena belum adanya batasan tata kelola yang jelas. Karena itu, Baleg meminta masukan teknis dari Kemendag dan Kementan untuk menentukan daftar komoditas strategis secara tepat.
“Pada hakikatnya, RUU Komoditas Strategis adalah tentang bagaimana menata tata kelola dan tata niaga. Dari kedua sisi ini akan menghasilkan nilai yang kita harapkan. Selama ini kita banyak menemukan kebocoran akibat tata kelola dan tata niaga yang tidak sesuai dengan ketentuan, sehingga tidak sesuai dengan harapan bangsa dan negara,” ujar Bob Hasan.
Menteri Perdagangan Budi Santoso mengapresiasi penyusunan RUU tersebut dan menyebutnya sebagai langkah penting untuk memperkuat kebijakan lintas kementerian melalui neraca komoditas. Ia menyampaikan kinerja ekspor yang tumbuh 8,14 persen dan menyoroti komoditas pangan seperti beras, cabai, bawang, minyak goreng, daging, dan telur sebagai penyumbang utama inflasi sehingga perlu ditetapkan sebagai komoditas strategis.
Budi menegaskan bahwa ekspor–impor komoditas kini hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan neraca komoditas dan data kebutuhan nasional. Ia juga mengusulkan agar RUU tidak membentuk badan baru, melainkan memperkuat tugas dan fungsi kementerian yang sudah ada agar koordinasi tetap efektif.
Kementerian Perdagangan, tegasnya, siap menyesuaikan tugas sesuai arah RUU dan terus bekerja sama dengan kementerian terkait dalam penguatan komoditas strategis nasional.
