Anggota Komisi XII DPR RI, Ramson Siagian, mendorong pemerintah mempercepat langkah konkret menuju swasembada energi nasional, sejalan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi XII DPR RI bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/11/2025).
Ramson menyoroti rendahnya lifting minyak nasional yang baru mencapai sekitar 605 ribu barel per hari, sementara kebutuhan nasional mencapai 1,6 juta barel per hari. Akibatnya, Indonesia masih bergantung pada impor sekitar 1 juta barel per hari.
“Swasembada energi merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo. Karena itu, kebijakan energi harus diarahkan secara efektif dan berorientasi pada kemandirian bangsa,” ujar politisi Fraksi Gerindra itu.
Ia menilai, meskipun pemerintah telah mendorong diversifikasi energi melalui kendaraan listrik dan energi baru terbarukan, kebutuhan terhadap BBM masih akan tetap tinggi. Karena itu, peningkatan produksi nasional dan percepatan lifting minyak menjadi langkah mendesak.
“Setiap impor menambah beban APBN dan ketergantungan terhadap pasar global. Swasembada energi adalah simbol kedaulatan ekonomi bangsa,” tegasnya.
Ramson juga menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan antarinstansi, baik antara Kementerian ESDM, BUMN energi, maupun sektor swasta, agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan yang menghambat investasi.
Ia turut menyoroti polemik impor BBM oleh pihak swasta yang muncul akibat lemahnya pengawasan dan sistem distribusi energi yang belum efisien.
“DPR harus memastikan kebijakan energi berjalan transparan dan berpihak pada kepentingan nasional,” ucapnya.
Sebagai fungsi pengawasan, Ramson memastikan Komisi XII DPR RI akan terus mengawal pelaksanaan kebijakan energi, khususnya pencapaian target swasembada energi nasional.
“Swasembada energi bukan sekadar slogan, tapi komitmen bersama untuk memperkuat ketahanan ekonomi bangsa,” tandasnya.
