Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyampaikan apresiasi atas pandangan positif Aliansi Mahasiswa Nusantara terhadap program pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat, yang dianggap memberi dampak nyata bagi masyarakat. Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI bersama Aliansi Mahasiswa Nusantara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/10/2025).
Habiburokhman mengapresiasi hal tersebut menunjukkan kepedulian tinggi generasi muda terhadap kebijakan publik.
“Kami senang mendengar mahasiswa menilai positif program MBG dan Sekolah Rakyat. Artinya, ada kesadaran baru bahwa kebijakan pemerintah bisa berpihak pada rakyat bila dijalankan transparan dan berkelanjutan,” ujarnya.
Menurutnya, suara mahasiswa dalam forum RDPU menjadi bahan refleksi penting bagi DPR untuk memastikan program sosial benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
“Kritik dan apresiasi mahasiswa harus didengar sama kuatnya. Keduanya adalah bentuk partisipasi publik yang sehat,” tegasnya.
Meski Komisi III berfokus pada bidang hukum dan HAM, Habiburokhman menjelaskan pihaknya juga berperan memastikan aspek keadilan sosial dalam implementasi kebijakan pemerintah.
“Program seperti MBG dan Sekolah Rakyat memperkuat hak warga atas pendidikan dan kesejahteraan. Ini sejalan dengan semangat konstitusi,” ucapnya.
Ia menekankan pentingnya evaluasi dan pengawasan yang berimbang antara pemerintah, DPR, dan masyarakat.
“Apresiasi harus diikuti evaluasi. Kami akan terus mengawasi agar pelaksanaan program tetap tepat sasaran dan akuntabel,” tambah legislator Fraksi Gerindra dapil DKI Jakarta I.
Dalam forum yang sama, mahasiswa menyampaikan bahwa MBG membantu meringankan beban ekonomi keluarga, sementara Sekolah Rakyat memperluas akses pendidikan nonformal di daerah. Komisi III menilai hal ini sebagai bukti nyata sinergi kebijakan sosial yang perlu terus diperkuat.
“Kami ingin memastikan apresiasi mahasiswa ini tidak berhenti di forum. Masukan mereka akan menjadi bagian dari bahan evaluasi DPR terhadap program pemerintah,” pungkas Habiburokhman.
