Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso, mendesak Tim Gabungan Pencari Fakta Independen (TGPF) melibatkan enam lembaga nasional untuk menuntaskan investigasi atas rangkaian kerusuhan yang terjadi antara 25 Agustus hingga awal September 2025. Peristiwa itu mencakup demonstrasi di DPR, pembakaran Mako Brimob, penjarahan rumah tokoh nasional, hingga pembakaran gedung DPRD di sejumlah daerah.
Dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, Ombudsman, LPSK, dan KND di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (29/9/2025), Sugiat menegaskan pentingnya TGPF mengungkap siapa pihak yang harus bertanggung jawab atas tindak pidana tersebut.
“Saya ingin tim gabungan pencari fakta independen enam lembaga ini menemukan semua fakta itu agar jelas siapa yang bertanggung jawab,” tegas Sugiat.
Ia mengapresiasi sikap Presiden Prabowo Subianto yang membedakan antara aksi unjuk rasa murni mahasiswa dan masyarakat sipil, yang dilindungi undang-undang, dengan kerusuhan terorganisir. Menurutnya, pembagian ini menjadi dasar penting untuk investigasi yang adil.
Meski DPR sudah menindaklanjuti tuntutan mahasiswa, termasuk poin “17+8”, Sugiat menyoroti kejanggalan pola kerusuhan yang mirip dengan peristiwa politik besar di masa lalu seperti Malari 1974 dan 1998.
Ia mencontohkan kematian Affan Kurniawan—seorang pengemudi ojek online yang bukan bagian dari massa aksi—serta pembakaran gedung DPRD yang terjadi tanpa orasi atau tuntutan massa.
“Demonstrasi itu tidak pernah berpikir sampai perlu melakukan penjarahan atau pembakaran. Lalu siapa yang mengatur ini semua?” ujarnya.
Sugiat menekankan investigasi TGPF harus tuntas, bukan hanya demi penegakan hukum, tetapi juga untuk mencegah tragedi serupa berulang. Ia menyinggung kasus-kasus sebelumnya, termasuk kerusuhan di Makassar, yang berakhir tanpa kejelasan pertanggungjawaban.
Di sisi lain, ia mengapresiasi komitmen Polri membentuk tim reformasi internal, namun menegaskan fokus utama tetap mencari dalang yang sengaja membenturkan rakyat dengan negara.
“Temukan faktanya, laporkan siapa yang sesungguhnya bertanggung jawab, agar DPR bisa memberi rekomendasi supaya peristiwa ini tidak terulang,” tutup Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut.
