Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso, menegaskan pihaknya berdiri bersama rakyat dalam menyikapi rencana relokasi warga di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo, Riau. Hal itu ia sampaikan dalam pertemuan bersama masyarakat, Kementerian HAM, Komnas HAM, dan LPSK di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (29/9/2025).
“Komisi XIII bersama rakyat Tesso Nilo menolak relokasi paksa. Itu jelas pelanggaran hak asasi manusia,” tegas Sugiat.
Menurutnya, kawasan tersebut telah dihuni puluhan ribu warga sejak ratusan tahun sebelum Indonesia merdeka. Relokasi paksa, lanjutnya, bukan hanya mengorbankan aspek ekonomi, tetapi juga sejarah, sosial, budaya, agama, hingga adat istiadat.
“Kalau itu dilakukan, masyarakat kehilangan mata pencaharian sekaligus identitas dan sejarah mereka. Itu tidak boleh terjadi,” ujarnya.
Sugiat mengingatkan, pembentukan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) sejatinya ditujukan untuk menindak korporasi perambah hutan ilegal, bukan berhadapan dengan rakyat. Langkah represif, menurutnya, justru bertentangan dengan semangat Astacita Presiden Prabowo Subianto.
“Satgas PKH itu niat luhur Pak Prabowo, bukan untuk melawan rakyat. Karena itu kesimpulan pertama, kami rekomendasikan menolak relokasi,” ucapnya.
Ia juga menegaskan agar TNI tidak dilibatkan menghadapi warga.
“TNI itu manunggaling dengan rakyat, bukan berhadap-hadapan. Jangan sampai ada truk-truk TNI bersenjata menakuti warga,” katanya.
Sugiat mendorong Kementerian HAM mengambil peran utama dalam melindungi hak masyarakat dengan mengkoordinasikan lembaga terkait, termasuk Komnas HAM, LPSK, kepolisian, dan kejaksaan.
“Jangan ada lagi penzaliman terhadap rakyat di Tesso Nilo,” tuturnya.
Lebih lanjut, Sugiat menyampaikan pimpinan DPR telah menjadwalkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Agraria pada 2 Oktober mendatang. Komisi XIII, tegasnya, akan mengawal kasus Tesso Nilo sebagai salah satu prioritas.
“Harus ada jaminan hukum, apalagi bagi warga yang sudah punya sertifikat dan membayar pajak. Jangan sampai rakyat dikalahkan oleh kepentingan oknum dengan alat kekuasaan,” pungkas Politisi Fraksi Gerindra itu.
