Anggota Komisi IV DPR RI, Endang Setyawati, menyoroti pemotongan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang mencapai sekitar 50 persen atau senilai Rp13 triliun. Ia meminta agar KKP memastikan pengurangan anggaran tersebut tidak menghambat program strategis, termasuk pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KMP) serta target swasembada garam.
“Fraksi Partai Gerindra memberikan catatan khusus terkait pengurangan anggaran sebesar Rp13 triliun atau sekitar 50%. Bagaimana KKP menjamin pemangkasan ini tidak menghambat pencapaian program strategis, seperti Kampung Nelayan Merah Putih maupun swasembada garam?” ujar Endang dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Kelautan dan Perikanan di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (3/9/2025).
Endang juga menyoroti alokasi anggaran KMP yang dinilai belum sesuai dengan perencanaan. Menurutnya, KKP telah mencantumkan anggaran sekitar Rp24,2 triliun, namun dalam rencana kerja yang dipaparkan hanya tercatat Rp2,2 triliun untuk pembangunan 100 Kampung Nelayan Merah Putih.
“Di sini kami ingin tahu bagaimana perhitungan KKP terkait realisasi target pembangunan KMP ini,” tegasnya.
Ia menekankan pembangunan KMP penting untuk menahan arus urbanisasi dari desa nelayan ke kota serta mencegah pelarian modal.
Selain itu, Endang mendorong KKP memperkuat kebijakan hilirisasi sektor kelautan dan perikanan dengan memanfaatkan hasil penelitian perguruan tinggi dan inovasi teknologi.
“Sejauh mana KKP dapat memastikan adopsi hasil-hasil penelitian tersebut sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan nelayan?” tambahnya.
Tak hanya itu, ia juga menyoroti implementasi program Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) yang dinilai masih menyulitkan pelaku usaha di lapangan.
“Di lapangan, program ini justru menjadi hambatan. Bagaimana KKP bisa mempermudah proses administrasi KUSUKA, khususnya bagi nelayan dan pembudidaya?” pungkas Endang.
