Anggota Komisi VII DPR RI, Ir. H. Bambang Haryo Soekartono (BHS), menegaskan pentingnya penanganan menyeluruh terhadap semburan lumpur panas di Sidoarjo, yang meskipun volumenya telah menurun drastis dibandingkan masa puncaknya, hingga kini masih aktif.
Dalam kunjungan kerjanya ke lokasi terdampak pada Kamis (5/6/2025), Bambang Haryo menyatakan bahwa bencana yang telah berlangsung sejak 2006 itu seharusnya tetap dikategorikan sebagai bencana nasional. Ia mendorong keterlibatan aktif berbagai lembaga, termasuk Basarnas dan Kementerian PUPR, untuk terus melakukan pemantauan dan penanganan secara intensif.
“Kondisinya masih tergolong bencana dan harus mendapat perhatian khusus. Selain dipantau oleh PPLS, semestinya Basarnas juga dilibatkan karena ini adalah bencana nasional,” tegas Bambang.
Ia juga menyoroti kebijakan pemangkasan anggaran penanganan lumpur hingga 50 persen, yang dinilainya keliru mengingat risiko terhadap keselamatan masyarakat.
“Saya dengar ada pemotongan anggaran sampai 50 persen. Padahal ini menyangkut nyawa manusia. Nilai keselamatan publik tidak bisa diukur dengan nominal. Anggaran untuk Basarnas, BMKG, dan sejenisnya seharusnya tidak dikurangi,” ujarnya.
Bambang menambahkan, infrastruktur penanganan di lapangan juga masih terbatas, terutama dalam hal kapasitas pompa. Ia menyebutkan bahwa pompa yang tersedia saat ini hanya mampu mengalirkan 150 liter per detik, sedangkan idealnya dibutuhkan kapasitas 500 liter per detik untuk mengantisipasi lonjakan semburan, khususnya jika terjadi aktivitas tektonik.
“Jika tiba-tiba terjadi peningkatan semburan akibat faktor geologi, maka kita harus sudah siap dengan peralatan yang memadai,” imbuhnya.
Sementara itu, tenaga ahli dari Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS), Isgiyanto, menjelaskan bahwa saat ini debit semburan lumpur masih berada di kisaran 27 ribu hingga 32 ribu meter kubik per hari. Meski jauh menurun dari masa awal kejadian yang mencapai 120 ribu meter kubik per hari, semburan belum dapat dipastikan kapan akan berhenti sepenuhnya.
Bambang Haryo menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa perhatian dan dukungan anggaran dari pemerintah pusat harus terus diberikan.
“Ini bukan hanya persoalan Sidoarjo, ini soal keselamatan nasional. Pemerintah harus hadir secara penuh dan konsisten dalam penanganannya,” tandasnya.
