Anggota Komisi II DPR RI, Azis Subekti, menegaskan pentingnya penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027 yang berorientasi pada dampak nyata bagi masyarakat.
Dalam menjalankan fungsi anggaran, Azis mendorong agar belanja pemerintah tidak sekadar digunakan untuk kebutuhan rutin, tetapi dirancang secara transformatif dan fleksibel dalam merespons dinamika serta kebutuhan masyarakat.
“Kita menyatakan kepada mitra Komisi II bahwa RAPBN 2027 itu yang didorong adalah RAPBN yang transformatif. Transformatifnya adalah terletak pada dampak bagaimana seluruh kerja yang dilakukan oleh pemerintah mampu memberikan dampak terhadap produktivitas masyarakat,” ujar Azis dalam rapat kerja dengan mitra kerja terkait penetapan dan penyesuaian RKA K/L di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (16/9/2026).
Legislator Fraksi Partai Gerindra tersebut menjelaskan, meskipun mitra kerja Komisi II didominasi kementerian/lembaga nonteknis seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Lembaga Administrasi Negara (LAN), program kerja yang dijalankan tetap harus memberikan dampak bagi masyarakat.
Ia mencontohkan peran LAN dalam meningkatkan kompetensi aparatur sipil negara (ASN). Menurutnya, reformasi kurikulum pendidikan kedinasan dan pelatihan kepemimpinan perlu diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Ketika LAN melakukan pelatihan berjenjang, dia harus mengubah kurikulum bahwa setiap pendidikan yang dilahirkan dari LAN harus mampu berdampak terhadap pelayanan publik yang pada akhirnya meningkatkan produktivitas bangsa,” tegasnya.
Selain aspek transformatif, Azis menilai pelaksanaan APBN juga perlu memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan kebutuhan yang berkembang di lapangan, termasuk melalui realokasi anggaran sesuai ketentuan.
“APBN bergerak harus mengikuti zaman. Manakala di tengah jalan diperlukan realokasi atau perubahan berdasarkan kebutuhan, sebaiknya dilakukan, baik sesuai aturan konsultasi ke DPR maupun di internal pemerintah supaya APBN ini menjadi luwes terhadap kebutuhan,” jelasnya.
Azis menambahkan, fleksibilitas anggaran penting untuk mendukung kesiapsiagaan pemerintah dalam merespons kondisi darurat secara cepat dan tepat.
“Pemerintah harus lebih sigap untuk melakukan realokasi dan semacamnya untuk keperluan yang sesuai dengan kondisi yang dihadapi,” pungkasnya.
