Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan bangsa merupakan tanggung jawab bersama seluruh unsur pemerintahan, lembaga negara, dan masyarakat. Hal itu disampaikan dalam pidato pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Jakarta, Jumat (14/08/2026).
“Pembangunan bangsa bukan pekerjaan Presiden seorang diri, bukan pekerjaan hanya pemerintah. Republik ini dibangun oleh kerja sama seluruh lembaga negara, pemerintah pusat dan daerah, serta seluruh elemen dari masyarakat,” ujar Presiden.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo memaparkan kontribusi sejumlah lembaga negara dalam menjalankan tugas konstitusional. MPR RI disebut terus memperkuat literasi konstitusi serta menjaga Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Sementara itu, DPR RI bersama pemerintah telah menyelesaikan dan mengundangkan 13 rancangan undang-undang hingga Juli 2026. Salah satunya UU Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga.
DPD RI juga telah menghimpun 10.883 aspirasi dari 38 provinsi sebagai masukan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 2027.
Di bidang yudikatif, Presiden menyampaikan Mahkamah Agung menangani 38.148 perkara sepanjang 2025 dan memutus 37.973 perkara dengan produktivitas 99,54 persen. Sementara Mahkamah Konstitusi menangani 701 perkara dan permohonan, termasuk 334 perselisihan hasil pemilihan kepala daerah.
Komisi Yudisial juga menerima 1.402 laporan masyarakat sepanjang Januari-Juni 2026 dan mengusulkan sanksi terhadap 121 hakim yang terbukti melanggar kode etik.
Adapun BPK berhasil menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp112 triliun melalui rekomendasi hasil pemeriksaan sepanjang 2025.
Prabowo menegaskan penguatan lembaga yudikatif harus berjalan seiring dengan kemandirian dan akuntabilitas hakim. Menurutnya, hukum dan keadilan harus dapat diakses seluruh masyarakat tanpa memandang kekuatan maupun status.
“Supremasi hukum dan keadilan tidak hanya untuk orang yang kuat, tapi rakyat kita yang paling tidak berdaya harus bisa mendapat keadilan,” tegas Presiden.
