Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah membangun fondasi ekonomi nasional yang kuat dan berorientasi jangka panjang melalui tiga agenda strategis, yakni pengembangan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII), Danantara Development Management Fund (DDMF), dan pembangunan Giant Sea Wall di Pantai Utara Jawa.
Ketiga agenda tersebut disampaikan Presiden dalam Penyampaian Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan dan dokumen pendukungnya dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat (14/08/2026).
Presiden menyampaikan lokasi sementara PFII telah ditentukan di Jakarta, dengan peluang pengembangan di Bali dan wilayah lain yang berpotensi menarik investasi global. PFII akan diarahkan menjadi pusat keuangan, investasi, teknologi finansial, arbitrase, dan penyelesaian sengketa komersial berstandar dunia.
“Kita membangun PFII agar modal dunia menemukan kepastian di Indonesia, talenta terbaik bekerja di Indonesia, dan transaksi atas kekayaan Indonesia diselesaikan di Indonesia,” tegas Presiden.
Untuk mendukung pembangunan jangka panjang, pemerintah juga memperkenalkan DDMF sebagai instrumen untuk menyiapkan, mengembangkan, dan membiayai proyek-proyek strategis yang belum dapat dibiayai melalui investasi komersial jangka pendek dan diupayakan tidak membebani APBN. Salah satu proyek yang direncanakan adalah produksi massal mobil nasional pada akhir 2028.
Sementara itu, pembangunan Giant Sea Wall di sepanjang Pantai Utara Jawa akan dipercepat sebagai perlindungan bagi masyarakat dan kawasan industri dari ancaman kenaikan muka air laut. Proyek tersebut juga diarahkan menjadi infrastruktur air bersih dan pendorong pertumbuhan ekonomi baru.
“Giant Sea Wall kita di pantai utara Jawa harus dibangun segera dan menjadi sabuk perlindungan bagi jutaan warga Pantura Jawa,” ujar Presiden.
Pembangunan Giant Sea Wall direncanakan terbagi dalam 15 segmen dari Banten hingga Jawa Timur, dengan estimasi pengerjaan 15–20 tahun. Presiden menegaskan proyek tersebut harus segera dimulai karena menyangkut keselamatan puluhan juta masyarakat serta masa depan kawasan industri di Pantura.
“Apapun kita harus berani mulai. Ini menyangkut hajat hidup puluhan juta rakyat kita yang hidup di Pantura dan kita harus ingat berapa persen industri kita ada di kawasan-kawasan di pantai utara. Jadi masa depan industri kita juga dipertaruhkan,” ungkap Kepala Negara.
