Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah akan memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan komoditas strategis dunia melalui pembangunan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis di dalam negeri. Kebijakan ini ditujukan agar Indonesia tidak hanya menjadi produsen, tetapi juga memiliki peran lebih besar dalam menentukan harga komoditas di pasar global.
“Hari ini saya mengumumkan tahap lanjutan kebijakan ekspor satu pintu kita. Kita telah membahas bersama OJK bahwa kita ingin segera mendirikan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis,” ujar Presiden Prabowo saat menyampaikan Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/08/2026).
Presiden mengatakan Indonesia selama puluhan tahun menjadi produsen berbagai komoditas penting dunia, seperti kelapa sawit, nikel, timah, batu bara, emas, kopi, dan karet. Karena itu, Indonesia perlu memiliki instrumen perdagangan sendiri untuk memperkuat posisi tawar di pasar global.
Pemerintah menargetkan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis dapat mulai berjalan pada 1 Januari 2027. Keberadaan bursa tersebut diharapkan menjadi fondasi pembentukan Indonesia Reference Price atau harga referensi Indonesia bagi berbagai komoditas ekspor utama.
Selain itu, pemerintah akan melanjutkan reformasi pasar modal melalui demutualisasi untuk meningkatkan daya saing pasar modal Indonesia sekaligus membuka akses pembiayaan yang lebih luas bagi dunia usaha.
“Demutualisasi akan membawa pasar modal Indonesia ke standar dunia dan menjadikan pasar modal Indonesia menjadi salah satu yang terbesar di dunia,” ucap Presiden.
Di sisi lain, pemerintah juga terus melakukan optimalisasi aset BUMN. Presiden menyebut 290 BUMN yang dinilai tidak produktif telah ditutup dan pemerintah menargetkan jumlah BUMN dapat lebih ramping, dengan maksimal 300 BUMN yang produktif pada akhir 2026.
Aset BUMN yang belum dimanfaatkan secara optimal, seperti tanah, gedung, jaringan, dan kawasan, akan dibuka untuk dikelola pihak swasta melalui proses yang terbuka, kompetitif, dan akuntabel, dengan tetap menjaga kepemilikan strategis negara.
Melalui berbagai langkah tersebut, Presiden menegaskan pemerintah ingin mengubah posisi Indonesia dalam rantai perdagangan global, dari sekadar produsen menjadi negara yang turut menentukan nilai dan harga komoditas dunia.
“Kita bukan hanya ingin menjadi penghasil komoditas dunia, kita harus ikut menentukan harga komoditas dunia. Kita ingin jadi Indonesia tempat komoditas diperdagangkan,” pungkas Presiden.
