Anggota Komisi IV DPR RI, Endang Setyawati Thohari, mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat berbagai program yang berpihak kepada nelayan dan pembudidaya ikan. Usulan tersebut meliputi pembangunan pabrik pakan sederhana, perluasan subsidi asuransi nelayan, hingga kebijakan yang menjamin harga ikan tetap menguntungkan.
Hal itu disampaikan Endang dalam Focus Group Discussion (FGD) Komisi IV DPR RI bersama KKP bertema “Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) KKP untuk Swasembada Pangan” di Yogyakarta, Jumat malam (10/7/2026).
Menurut Srikandi Fraksi Partai Gerindra tersebut, koperasi nelayan perlu didukung dengan pembangunan pabrik pakan sederhana agar limbah hasil perikanan dapat dimanfaatkan menjadi pakan bernilai ekonomis.
“Dengan adanya koperasi nelayan, sebaiknya ada pabrik pakan sederhana. Sisa-sisa ikan yang tidak terjual masih bisa dimanfaatkan menjadi pakan, ditambah jagung dan potensi lokal lainnya,” ujar Endang.
Ia juga menilai perlindungan bagi nelayan perlu diperkuat melalui perluasan subsidi asuransi. Menurutnya, hingga saat ini premi asuransi nelayan masih belum sepenuhnya ditanggung pemerintah.
Selain itu, Endang mendorong diversifikasi pangan melalui integrasi budidaya ikan di kawasan persawahan. Menurutnya, pemanfaatan saluran irigasi untuk budidaya ikan dapat menjadi sumber pendapatan tambahan bagi petani.
“Di area persawahan bisa dibuat saluran irigasi yang dimanfaatkan untuk budidaya ikan. Ini dapat menambah pendapatan petani sekaligus mendukung ketahanan pangan,” jelasnya.
Endang juga meminta pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap pengembangan sektor ikan hias. Menurutnya, Bogor sebagai salah satu sentra ikan hias nasional memiliki potensi ekspor yang besar ke Jepang dan Eropa, namun masih membutuhkan dukungan, terutama dalam penyediaan bibit dan akses informasi pasar.
Disisi lain, ia menyoroti rendahnya harga jual ikan nila di tingkat pembudidaya. Menurutnya, petambak hanya menerima sekitar Rp18 ribu per kilogram, sementara harga jual di restoran dapat mencapai sekitar Rp85 ribu per kilogram.
Endang menilai kesenjangan harga tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah, terlebih Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berpotensi membuka pasar yang besar bagi hasil budidaya ikan. Karena itu, ia mendorong pemerintah menghadirkan kebijakan yang mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan melalui kepastian pasar dan harga yang lebih berpihak kepada mereka.
