Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI menekankan pentingnya memperkuat ketahanan informasi nasional di tengah maraknya penyebaran hoaks dan disinformasi yang berpotensi mengganggu stabilitas sosial. Komisi I menilai bahwa tantangan pertahanan saat ini tidak hanya berkaitan dengan aspek militer, tetapi juga mencakup perlindungan ruang digital dari berbagai narasi menyesatkan yang dapat mempengaruhi kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi I DPR RI, Imron Amin, usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komando Resor Militer (Korem) 081/Dhirotsaha Jaya, Madiun, Jawa Timur, Jumat (12/6/2026).
Menurut Imron, salah satu tantangan yang perlu diwaspadai adalah munculnya berbagai informasi yang tidak akurat dan berpotensi membentuk persepsi negatif terhadap lembaga-lembaga negara, termasuk Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Ia menegaskan bahwa TNI merupakan institusi yang selama ini memiliki tingkat kepercayaan tinggi dari masyarakat. Karena itu, diperlukan sinergi yang kuat antara seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga kredibilitas dan kehormatan institusi pertahanan negara.
“Karena sangat miris apabila TNI terus-menerus menjadi sasaran pemberitaan hoaks. Saya meminta kepada Menteri Pertahanan dan Panglima TNI agar terus memperkuat sinergi dan kerja sama dalam menjaga marwah serta martabat TNI sebagai institusi yang dipercaya rakyat,” ujar Imron.
Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut menjelaskan bahwa penyebaran disinformasi kerap muncul di tengah berbagai langkah strategis yang dilakukan pemerintah. Menurutnya, informasi yang tidak terverifikasi dapat memicu keresahan publik apabila tidak diimbangi dengan penyampaian informasi yang akurat dan transparan.
Ia menilai bahwa berbagai upaya pemerintah dalam memperkuat kemandirian nasional, termasuk pengelolaan sumber daya dan penegakan hukum terhadap pelanggaran ekonomi, perlu didukung dengan komunikasi publik yang efektif agar tidak mudah dipelintir menjadi narasi yang menyesatkan.
“Ketika pemerintah berupaya memperkuat kemandirian dan mengelola potensi nasional secara lebih optimal, sering kali muncul berbagai informasi yang tidak utuh dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Karena itu, informasi yang benar harus terus disampaikan agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh hoaks,” jelasnya.
Sebagai langkah konkret, Imron mengungkapkan bahwa Komisi I DPR RI telah mendorong Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk semakin aktif memperkuat literasi digital dan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang akurat, berimbang, dan berbasis fakta.
Menurutnya, ruang publik harus diisi dengan informasi yang konstruktif agar masyarakat dapat menilai berbagai kebijakan secara objektif dan tidak hanya menerima informasi yang bersifat provokatif atau belum terverifikasi kebenarannya.
“Pencapaian dan berbagai program pemerintah perlu disampaikan secara lebih luas kepada masyarakat. Dengan demikian, masyarakat memperoleh informasi yang utuh dan tidak hanya disuguhi berbagai informasi yang belum tentu dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya,” pungkas Imron.
Komisi I DPR RI menilai bahwa penguatan ketahanan informasi nasional merupakan bagian penting dari upaya menjaga stabilitas negara di era digital. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, lembaga negara, media, dan masyarakat menjadi kunci untuk membangun ruang informasi yang sehat, edukatif, dan mampu menangkal penyebaran hoaks serta disinformasi.
