Komisi II DPR RI turun langsung ke Sumatera Barat untuk memastikan progres penanganan dan pemulihan pascabanjir bandang berjalan optimal. Kunjungan tersebut merupakan bagian dari Kunjungan Kerja Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026, dengan agenda pertemuan bersama Pemerintah Provinsi di Kantor Gubernur, Padang, Jumat (20/2/2026).
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, menegaskan bahwa kehadiran DPR bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk pengawasan agar seluruh rencana pemulihan benar-benar terealisasi di lapangan. Ia meminta pendataan korban dilakukan secara cepat dan akurat, terutama bagi warga yang kehilangan rumah maupun lahan pertanian.
“Berapa yang kehilangan rumah, berapa luas sawah yang terdampak, semuanya harus terdata jelas agar proses penggantian dan pembangunan kembali tepat sasaran,” ujarnya.
Bahtra juga menekankan pentingnya penentuan lokasi relokasi yang strategis dan mudah diakses. Menurutnya, lahan relokasi harus berada dekat dengan layanan publik serta terintegrasi dengan fasilitas pendidikan dan kesehatan agar warga tetap dapat menjalani aktivitas sehari-hari secara layak.
“Tanah relokasi harus dekat dengan akses pelayanan publik. Jangan sampai warga dipindahkan tanpa kepastian infrastruktur pendukung,” tegasnya.
Ia pun mengakui tantangan besar dalam penyediaan lahan di Sumatera Barat yang banyak berstatus tanah adat atau ulayat. Karena itu, diperlukan pendekatan kultural dan legal yang tepat agar proses relokasi tidak menimbulkan persoalan baru.
Legislator Fraksi Gerindra tersebut berharap dialog antara pemerintah daerah, Badan Pertanahan Nasional, dan tokoh adat segera menemukan solusi, sehingga para korban memperoleh kepastian hunian yang layak dan berkelanjutan.
