Anggota Komisi IX DPR RI, Sri Meliyana, mendorong Wakil Bupati Mojokerto, Muhammad Rizal Octavian, untuk duduk bersama para pengusaha agar aktif menjadi anggota Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO). Menurutnya, keanggotaan dalam APINDO memberikan banyak manfaat bagi perusahaan, terutama dalam memahami regulasi ketenagakerjaan serta membangun komunikasi yang konstruktif dengan pemerintah.
Politisi Partai Gerindra itu mengaku prihatin setelah mendengar paparan perwakilan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Mojokerto. Dari seluruh perusahaan yang beroperasi di Mojokerto, baru sekitar 4 persen yang tercatat sebagai anggota.
“Ini tentu menjadi perhatian bersama. Perlu ada langkah konkret agar para pengusaha memahami pentingnya berhimpun dalam organisasi seperti APINDO,” ujar Sri Meliyana saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Kamis (12/2/2026).
Ia menilai, dengan menjadi anggota APINDO, para pengusaha dapat memperoleh berbagai manfaat, seperti pendampingan dalam memahami aturan ketenagakerjaan, advokasi kebijakan, akses informasi regulasi terbaru, serta wadah komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah maupun pusat. Selain itu, keanggotaan juga dinilai mampu meminimalkan potensi konflik industrial karena tersedia forum konsultasi yang jelas.
Dalam kesempatan tersebut, Sri Meliyana juga mempertanyakan peran Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) dalam melakukan sosialisasi kepada para pengusaha, khususnya terkait aturan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR).
“Sosialisasi seperti apa yang sudah dilakukan Disnaker kepada para pengusaha agar mereka benar-benar memahami kewajiban pembayaran THR sesuai aturan?” tegasnya.
Srikandi Gerindra itu menekankan pentingnya pembentukan posko pengaduan THR yang efektif dan mudah diakses pekerja. Posko tersebut, menurutnya, perlu ditempatkan di kawasan dengan konsentrasi buruh yang tinggi agar proses pelaporan dan penanganan aduan bisa berjalan optimal.
Sri Meliyana menambahkan, persoalan THR kerap menjadi isu tahunan yang terus berulang menjelang hari raya. Karena itu, ia meminta seluruh pihak terkait segera merumuskan solusi komprehensif agar permasalahan serupa tidak kembali menjadi polemik setiap tahun.
“Masalah THR ini selalu berulang setiap tahun. Harus ada jalan keluar terbaik agar tidak terus menjadi polemik,” tutupnya.
