Presiden Prabowo Subianto menyampaikan penjelasan mengenai arah kebijakan luar negeri Indonesia, khususnya terkait Board of Peace dan upaya penyelesaian konflik Palestina, dalam pertemuan bersama tokoh diplomasi, akademisi, praktisi, serta pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (4/2/2026).
Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal menilai Presiden Prabowo memiliki pendekatan yang realistis dalam menyikapi keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace. Menurutnya, di tengah kompleksitas konflik yang berlangsung, forum tersebut saat ini menjadi satu-satunya opsi yang tersedia.
“Kesan saya, Presiden Prabowo memiliki pendekatan yang realistis. Realistis dalam arti bahwa saat ini memang satu-satunya opsi yang ada di atas meja adalah Board of Peace. Tidak ada opsi lain,” ujar Dino.
Dino menegaskan bahwa Board of Peace bukanlah solusi instan, melainkan sebuah upaya yang sarat dengan risiko dan ketidakpastian. Namun demikian, ia menilai Presiden Prabowo memahami sepenuhnya tantangan dan konsekuensi geopolitik yang mungkin muncul, termasuk keterlibatan berbagai aktor internasional.
“Ini adalah sebuah eksperimen, bukan obat mujarab yang bisa menyelesaikan semua persoalan. Dan saya melihat Presiden realistis dalam menyikapi hal ini,” lanjutnya.
Ia juga menyoroti penekanan Presiden Prabowo terhadap pentingnya menjaga kekompakan dengan negara-negara Islam sebagai faktor penyeimbang dalam proses tersebut. Selain itu, Dino mengapresiasi sikap kehati-hatian Presiden yang tetap berpegang pada prinsip dan kepentingan nasional Indonesia, termasuk kesiapan untuk menarik diri apabila kebijakan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai dasar bangsa.
“Yang paling saya apresiasi, dan ini sejalan dengan pandangan Foreign Policy Community of Indonesia, adalah sikap masuk secara hati-hati, dengan tetap memegang opsi untuk keluar apabila kebijakan ini bertentangan dengan prinsip dan kepentingan nasional kita,” tegas Dino.
Sementara itu, mantan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda menyoroti pentingnya proses konsultasi yang telah dilalui Indonesia sebelum memutuskan bergabung dalam Board of Peace. Ia menyampaikan bahwa keputusan tersebut diambil setelah melalui dialog intensif dengan negara-negara berpenduduk mayoritas Islam.
“Kita ikut serta dalam Board of Peace ini setelah melalui dua rangkaian konsultasi dengan negara-negara berpenduduk mayoritas Islam atau negara Islam,” ucap Hassan.
Hassan menjelaskan bahwa delapan negara tersebut dapat berperan sebagai kekuatan penyeimbang dalam pengambilan keputusan di dalam Board of Peace, sekaligus memastikan proses yang berjalan tetap selaras dengan tujuan kemanusiaan. Ia juga menekankan bahwa upaya penyelesaian konflik tidak selalu harus berada dalam kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), seraya mencontohkan praktik diplomasi internasional di masa lalu.
“Dengan kata lain, kita tidak perlu apriori. Proses di luar kerangka PBB tidak harus ditafsirkan secara negatif, sepanjang menghasilkan dampak yang nyata,” ujarnya.
Lebih lanjut, Hassan menilai pertemuan dengan Presiden Prabowo memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai Board of Peace, termasuk ruang kedaulatan Indonesia dalam menentukan keberlanjutan keterlibatan di dalam forum tersebut.
“Kita memiliki kedaulatan untuk memutuskan apakah akan terus melanjutkan atau tidak, tergantung pada bagaimana proses ini berjalan dan sejauh mana sesuai dengan niat kita yang sesungguhnya, yaitu membantu rakyat Palestina,” pungkas Hassan.
