Anggota Komisi V DPR RI, Novita Wijayanti, melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Bendungan Ir. H. Djuanda atau Waduk Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat, Kamis (22/1/2026). Kunjungan tersebut bertujuan memastikan seluruh fungsi waduk terbesar di Indonesia itu tetap berjalan optimal, mengingat usianya yang telah mencapai 59 tahun.
Novita menegaskan bahwa Waduk Jatiluhur memiliki peran strategis dalam pengendalian banjir, penyediaan air baku, pembangkit listrik tenaga air (PLTA), serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat sekitar. Di tengah meningkatnya bencana hidrometeorologi, seperti banjir di berbagai wilayah, kondisi dan keberlanjutan fungsi waduk menjadi perhatian serius Komisi V DPR RI.
“Komisi V ingin memastikan fungsi Waduk Jatiluhur yang telah berusia hampir enam dekade ini tetap terjaga dengan baik, mulai dari dukungan air baku, pemanfaatan listrik, hingga sinerginya dengan masyarakat sekitar,” ujar Novita.
Dalam kesempatan tersebut, Komisi V DPR RI mendorong Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk menggunakan satu data dan satu peta nasional bendungan sebagai acuan perencanaan pembangunan waduk besar, sedang, maupun kecil di seluruh Indonesia.
Menurut legislator Daerah Pemilihan Jawa Tengah VIII ini, keberadaan data terpadu sangat penting agar penentuan prioritas pembangunan bendungan dalam lima hingga sepuluh tahun ke depan dapat dilakukan secara tepat, terukur, dan berkelanjutan.
Selain itu, Komisi V DPR RI meminta dilakukannya monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap seluruh waduk, khususnya waduk yang telah berusia tua. Langkah ini dinilai krusial untuk mendeteksi potensi kerusakan, sedimentasi, maupun gangguan aliran air sejak dini, sehingga risiko terhadap masyarakat dapat diminimalkan.
“Kami tidak ingin ada waduk yang luput dari pengawasan hingga menimbulkan kerugian atau membahayakan masyarakat. Monitoring harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan waduk,” tegas politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut.
Komisi V DPR RI juga menyoroti perlunya peningkatan nilai ekonomi bagi masyarakat sekitar waduk melalui pengelolaan yang profesional dan berkelanjutan, tanpa membebani keuangan negara.
Terkait penyediaan air minum, Novita menyampaikan perlunya penambahan titik Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Untuk itu, pemetaan kebutuhan SPAM perlu segera dilakukan dan disinergikan antara pemerintah pusat, pengelola waduk, serta pemerintah daerah.
Kunjungan kerja ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan Komisi V DPR RI terhadap infrastruktur strategis sumber daya air nasional, guna memastikan keselamatan, keberlanjutan, serta manfaat optimal bagi masyarakat.
