Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menegaskan bahwa kepastian dan keadilan hukum merupakan syarat utama terciptanya iklim investasi yang sehat. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam pidatonya pada World Economic Forum (WEF) Annual Meeting 2026 di Davos, Swiss, Kamis (22/01/2026).
Presiden menekankan bahwa tidak ada investor yang bersedia menanamkan modal di negara yang mengabaikan supremasi hukum.
“Tidak akan ada iklim investasi tanpa kepastian penegakan hukum yang adil. Tidak seorangpun akan datang berinvestasi di negara yang tidak taat hukum atau memiliki tradisi hukum yang meragukan,” tegas Presiden.
Untuk itu, Presiden Prabowo menyampaikan komitmen kuat pemerintahannya dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Sejak 2025, pemerintah secara terbuka dan tegas menghadapi persoalan korupsi sebagai bagian dari agenda reformasi hukum nasional.
“Kami bertekad memerangi korupsi secara langsung. Ini tantangan besar, tetapi saya tidak punya pilihan. Saya telah disumpah untuk menegakkan konstitusi dan supremasi hukum,” ujar Presiden.
Kepala Negara mengungkapkan bahwa pada awal masa pemerintahannya, pemerintah menemukan penyalahgunaan besar dalam tata kelola bahan bakar dan minyak mentah, serta praktik ilegal yang terjadi hampir di seluruh sektor ekonomi.
“Pada tahun pertama pemerintahan saya, kami telah menyita empat juta hektare perkebunan ilegal dan tambang ilegal. Ini bukan pasar bebas, ini ekonomi keserakahan dan ketamakan,” kata Presiden.
Menurut Presiden, penegakan hukum yang dilakukan secara konsisten telah membuahkan hasil nyata, salah satunya dengan turunnya tingkat kemiskinan ekstrem ke level terendah dalam sejarah. Pemerintah pun menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem dalam empat tahun ke depan.
“Tidak ada yang lebih rentan, sekaligus lebih memuaskan, daripada menurunkan kemiskinan dan memberantas kelaparan,” ucapnya.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa memerangi korupsi, manipulasi, dan penyalahgunaan wewenang merupakan bagian dari misinya untuk melindungi rakyat Indonesia yang paling lemah.
“Itulah misi saya, membuat rakyat Indonesia yang paling miskin dan paling rentan bisa tersenyum,” tandas Presiden.
Pidato Presiden Prabowo di Davos menegaskan pesan kuat bahwa Indonesia terbuka bagi investasi global, dengan satu syarat yang tidak bisa ditawar: supremasi hukum dan keadilan bagi seluruh rakyat.
