Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah menangani dampak bencana di tiga provinsi secara serius, menyeluruh, dan terukur, meskipun tidak menetapkannya sebagai bencana nasional. Kepala Negara menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil berdasarkan pertimbangan kemampuan negara dalam menangani dampak bencana, tanpa mengurangi komitmen pemerintah dalam memberikan bantuan maksimal kepada masyarakat.
“Kita sebagai bangsa, sebagai negara, mampu menghadapi ini. Kita tidak perlu menyatakan bencana nasional. Tetapi itu tidak berarti kita tidak memandang situasi ini sebagai sesuatu yang sangat serius,” ujar Presiden saat memimpin rapat bersama sejumlah menteri dan pejabat terkait usai meninjau rumah hunian Danantara di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, Kamis (1/1/2026).
Presiden Prabowo menekankan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran yang cukup besar serta mengerahkan seluruh unsur kabinet untuk bekerja langsung di lapangan. Penanganan bencana, kata Presiden, dilakukan secara paralel di berbagai wilayah terdampak.
“Faktanya, dari seluruh kabinet, hari ini ada banyak menteri di lapangan. Ada yang berada di Aceh Utara, sekitar sepuluh menteri di Aceh, dan beberapa menteri lainnya berada di daerah terdampak lain. Kita juga masih menghadapi persoalan di beberapa kabupaten di provinsi lain,” ungkap Presiden.
Selain upaya pemerintah, Presiden Prabowo menyatakan bahwa pemerintah terbuka terhadap partisipasi masyarakat, komunitas, maupun diaspora dalam membantu pemulihan pascabencana. Bantuan tersebut, lanjut Presiden, dipersilakan sepanjang disalurkan melalui mekanisme yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Saya sampaikan kepada pihak-pihak yang ingin memberi sumbangan, silakan, monggo. Buat surat secara resmi, sampaikan kepada pemerintah pusat, nanti kita atur penyalurannya,” ucapnya.
Presiden juga membuka ruang bagi diaspora dan komunitas daerah untuk berkontribusi dalam membantu masyarakat terdampak. Namun, Presiden mengingatkan bahwa seluruh bantuan harus diberikan dengan niat tulus serta mengikuti prosedur yang berlaku.
“Kita tidak menolak bantuan. Hanya mekanisme dan prosedurnya harus jelas, dan yang terpenting harus ikhlas,” tegas Presiden.
Dalam arahannya, Presiden Prabowo turut menekankan pentingnya percepatan pemulihan layanan dasar bagi masyarakat terdampak bencana. Ia meminta agar fasilitas pendidikan dan layanan kesehatan segera kembali berfungsi agar aktivitas masyarakat dapat pulih secepat mungkin.
“Saya juga minta perhatian khusus agar sekolah-sekolah, puskesmas, dan rumah sakit bisa kembali berfungsi secepatnya,” pungkas Presiden.
