Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras

Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, mendorong percepatan relokasi lahan hunian tetap (huntap) sebagai langkah strategis dalam pemulihan pascabencana. Percepatan tersebut dinilai penting agar masyarakat terdampak segera mendapatkan tempat tinggal yang layak dan aman.

Andi menegaskan, percepatan penyediaan huntap membutuhkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, sekaligus optimalisasi aset negara guna menjamin ketersediaan lahan siap bangun.

“Kami berharap penyediaan lahan untuk hunian tetap bisa segera direalisasikan, baik dari tanah pemerintah, BUMN, maupun PTPN. Selanjutnya, pembangunan rumah dilakukan oleh Kementerian Perumahan,” ujar Andi dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI bersama sejumlah kementerian dan mitra di Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Selasa (30/12/2025).

Ia menjelaskan, bagi rumah warga dengan kategori rusak ringan hingga sedang, pemerintah dapat memanfaatkan berbagai skema bantuan yang telah tersedia, seperti program Bedah Rumah, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), serta bantuan rehabilitasi dari Kementerian Sosial, termasuk bantuan sosial dengan nilai hingga puluhan juta rupiah.

Selain percepatan huntap, politisi Fraksi Partai Gerindra itu juga menyoroti pentingnya efisiensi pembangunan rumah pascabencana melalui pemanfaatan sumber daya yang tersedia di lokasi terdampak. Salah satunya, pemanfaatan kayu gelondongan yang terbawa arus banjir agar tidak terbuang sia-sia dan dapat digunakan sebagai material bangunan.

“Mungkin diperlukan diskresi terkait pemanfaatan kayu-kayu gelondongan tersebut agar bisa difungsikan untuk pembangunan rumah, sehingga mampu menekan pembiayaan, baik dari APBN maupun CSR,” jelasnya.

Lebih lanjut, Andi menekankan pentingnya peran Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dalam memberikan peringatan dini kepada masyarakat dan pemerintah daerah. Menurutnya, musim penghujan baru memasuki tahap awal sehingga potensi bencana susulan masih cukup tinggi.

“Kami terus meminta BMKG untuk memberikan early warning agar risiko bencana susulan dapat diantisipasi dengan lebih baik,” tegasnya.

Facebook
Twitter
WhatsApp
X
Telegram
Facebook
Twitter
WhatsApp