Anggota Komisi XI DPR RI, Kamrussamad, menekankan pentingnya perumusan ulang skema dana bagi hasil (DBH) dan kebijakan fiskal yang responsif terhadap karakter ekonomi daerah saat kunjungan kerja reses Komisi XI di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jumat (12/12/2025).
Dalam paparan yang melibatkan Kementerian Keuangan, Bappenas, BPKP, dan BPK, Kamrussamad mengapresiasi data perkembangan ekonomi dan fiskal, namun menilai masih banyak pekerjaan rumah, terutama terkait hubungan keuangan pusat-daerah dan DBH, yang sangat strategis bagi provinsi penghasil seperti Bangka Belitung.
“Meski ekonomi, penerimaan negara, dan alokasi DBH sudah dipaparkan, kita harus antisipasi tantangan implementasi UU HKPD dan hubungan keuangan pusat-daerah, terutama soal DBH yang sangat penting bagi Bangka Belitung,” ujarnya.
Data BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Bangka Belitung pada 2024 hanya 0,77 persen, triwulan IV-2024 tumbuh 0,94 persen (y-on-y), jauh di bawah rata-rata nasional. Meski dikenal sebagai provinsi penghasil pertambangan, kontribusi PDRB daerah ini hanya sekitar 0,50 persen dari total nasional.
“Angka penganggurannya juga masih tinggi. Oleh karena itu, perlu reformulasi dana bagi hasil untuk provinsi kepulauan, terutama sektor pertambangan,” kata Kamrussamad.
Bangka Belitung menyumbang lebih dari 88% potensi timah nasional. Kamrussamad menekankan pentingnya hilirisasi sumber daya agar memberi manfaat lebih besar bagi masyarakat, termasuk lapangan kerja, pendidikan, dan layanan kesehatan.
“PT Timah sebagai BUMN harus memperhatikan kontribusi terhadap masyarakat melalui pendidikan, kesehatan, dan kemitraan produktif,” tambahnya.
Politisi Fraksi Gerindra itu juga menyoroti penertiban pertambangan liar dan perkebunan ilegal. Menurutnya, kebijakan mitigasi perlu disiapkan agar ribuan kepala keluarga dapat beralih ke kegiatan ekonomi legal dan produktif.
Selain isu energi dan pertambangan, Kamrussamad menekankan potensi sektor pertanian, khususnya lada, sebagai basis ekosistem ekonomi padat karya. Ia berharap Bangka Belitung dapat menjadi pilot project hilirisasi di sektor ketahanan pangan.
“Ekosistem lada berpotensi menciptakan lapangan kerja mulai dari petani, pengolahan, hingga pemasok. Ini harus diperkuat,” tandasnya.
