Anggota Komisi IV DPR RI, Endang Setyawati Thohari, menegaskan bahwa harmonisasi kebijakan dan penguatan political will nasional menjadi kunci dalam menghadapi era investasi bertanggung jawab di sektor pangan, pertanian, dan kehutanan.
Endang menilai bahwa sebelum memperkuat kerja sama regional, Indonesia harus terlebih dahulu memiliki keselarasan kebijakan di dalam negeri. Tanpa fondasi yang kuat, Indonesia akan kesulitan mengikuti dinamika integrasi ekonomi kawasan.
“Menurut saya, harmonisasi internal harus dilakukan terlebih dahulu. Selain itu, kita juga perlu political will yang kuat,” ujarnya usai menghadiri National FGD on ASEAN Guidelines on Promoting Responsible Investment in Food, Agriculture, and Forestry (ASEAN RAI) yang digelar BKSAP DPR RI di Bogor, Rabu (26/11/2025).
Legislator Gerindra itu menekankan bahwa political will harus didukung grand strategy jangka panjang dan koordinasi lintas kementerian. Tanpa itu, kebijakan akan terus berubah setiap pergantian pemerintahan.
“Harus ada grand strategy minimal 25 tahun. Kalau tidak, ganti presiden ganti kebijakan, apalagi ganti menteri,” tegasnya.
Endang juga menyebut bahwa strategi jangka panjang sangat penting untuk melindungi petani kecil dari tekanan global dan kebijakan regional yang belum tentu berpihak pada Indonesia.
“Kita mau ikut harmonisasi ASEAN, tetapi tanpa grand strategy yang melindungi petani kecil, kita bisa tergerus,” ucap Legislator Dapil Jawa Barat III tersebut.
Ia turut menyinggung masa kejayaan pendidikan pertanian Indonesia, ketika Thailand dan Vietnam pernah belajar dari Indonesia. Namun, kemunduran terjadi setelah reformasi karena banyak program penelitian dan pengembangan tidak dilanjutkan.
“Kita sudah membangun balai penelitian dan menyekolahkan para penelitinya. Tapi setelah reformasi, programnya tidak diteruskan. Padahal itu sangat penting untuk inovasi teknologi,” ungkapnya.
Endang mengingatkan bahwa tanpa inovasi yang konsisten, petani Indonesia berisiko tertinggal atau beralih profesi. Karena itu, harmonisasi ASEAN harus tetap ditopang political will nasional yang kuat agar Indonesia tidak terbawa arus program kawasan yang tidak sejalan dengan kepentingan domestik, terutama soal kedaulatan pangan.
“Harmonisasi ASEAN harus didukung political will Indonesia. Kalau tidak, kita bisa tergerus oleh program-program yang belum tentu menguntungkan,” pungkasnya.
