Anggota Komisi IX DPR RI, Nuroji, menyoroti potensi praktik monopoli dalam pelaksanaan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah dijalankan pemerintah. Ia mengingatkan agar proyek tersebut tidak dikuasai segelintir pihak bermodal besar, melainkan melibatkan koperasi dan pelaku UMKM agar manfaat ekonominya dapat dirasakan masyarakat secara luas.
“Jangan sampai pemilik dapur juga yang menguasai seluruh rantai bisnis, dari penyewaan dapur hingga menjadi supplier bahan. Harus ada pemerataan yang adil,” tegas Nuroji di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (12/11/2025).
Menurutnya, salah satu tujuan besar program ini adalah pemerataan ekonomi daerah. Karena itu, prinsip gotong royong harus dijaga agar masyarakat di berbagai wilayah dapat ikut merasakan dampaknya. Ia mengakui masih banyak warga yang belum terlibat dalam bisnis pengadaan bahan untuk dapur steril, terutama karena keterbatasan modal dan minimnya akses.
“Banyak yang ingin ikut, tapi tidak tahu caranya atau terkendala modal. Karena itu, mereka perlu berhimpun dalam koperasi. Kalau koperasi diberi ruang, ekonomi lokal bisa tumbuh,” ujarnya.
Legislator dari Fraksi Gerindra itu mencontohkan keberadaan sejumlah koperasi pasar yang sebenarnya memiliki potensi besar sebagai pemasok bahan makanan, mulai dari sayuran hingga kebutuhan pokok. Namun, sejauh ini belum banyak koperasi yang mendapat kesempatan untuk terhubung dalam sistem pasok SPPG.
“Kalau yang bermodal besar dibiarkan menguasai semuanya, maka yang kecil akan tersingkir. Padahal semangatnya adalah membangun ekonomi daerah yang merata,” lanjutnya.
Ia juga mengusulkan adanya pembatasan jumlah dapur yang dapat dimiliki oleh satu yayasan atau pengelola untuk mencegah penguasaan pasar secara berlebihan.
Selain aspek ekonomi, Nuroji turut menyoroti inovasi alat sterilisasi makanan yang mampu mencapai suhu 120 derajat Celsius. Meski teknologi tersebut penting untuk menjaga higienitas dan keamanan pangan, ia menekankan bahwa penerapannya harus tetap berpihak pada masyarakat lokal.
“Teknologi penting, tapi jangan sampai manfaatnya hanya dinikmati pemilik modal besar. Libatkan masyarakat melalui koperasi, berikan kesempatan menjadi supplier, agar roda ekonomi daerah benar-benar berputar,” pungkasnya.
