Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta menyoroti pemotongan anggaran subsidi pangan dalam RAPBD 2026 dan mengingatkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung agar tidak mudah percaya pada janji anak buahnya.
Hal tersebut disampaikan Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, Setyoko, dalam rapat paripurna pengesahan RAPBD 2026 yang digelar pada Rabu (12/11/2025). Dalam interupsinya, Setyoko meminta Pramono lebih cermat dalam menentukan kebijakan anggaran, terutama terkait belanja subsidi yang sangat diandalkan masyarakat.
“Kami Fraksi Partai Gerindra keberatan dengan pemotongan subsidi pangan sebesar Rp300 miliar,” ujar Setyoko.
Ia menjelaskan bahwa skema pemotongan tersebut disebut sebagai bentuk penyesuaian postur anggaran, dengan janji bahwa alokasinya akan ditambah kembali pada APBD Perubahan sesuai kebutuhan program.
“Memang dijanjikan, pada perubahan akan dinaikkan. Saya hanya mengingatkan kepada Pak Gubernur,” katanya.
Namun demikian, Setyoko menilai pola seperti ini bukan hal baru dan sering berulang dalam penyusunan anggaran di Pemprov DKI. Ia mencontohkan rencana perbaikan gedung SDN 01 Pulau Harapan yang sebelumnya dijanjikan masuk dalam APBD Perubahan 2025, namun hingga kini tak terealisasi.
“Kemudian pada tahun 2026, anggaran pembangunan sekolah rusak di Pulau Seribu pun tidak masuk. Jejak rekam ini membuktikan, tolong jangan kasih kami janji,” tegasnya.
Ia menyatakan khawatir bahwa skema pemotongan subsidi pangan akan bernasib sama—dijanjikan akan ditambah di APBD Perubahan 2026, namun berpotensi tak terwujud.
“Kami juga khawatir staf-staf Bapak, tim-tim Bapak, memberikan janji yang sama kepada kami dan menjanjikan yang sama kepada Pak Gubernur. Mohon diperingati, saya yakin Pak Gubernur berpihak kepada kaum Marhaen,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin menegaskan bahwa RAPBD 2026 sebenarnya tidak memotong subsidi pangan, melainkan merancang anggarannya untuk kebutuhan 10 bulan terlebih dahulu.
“Insya Allah tidak ada pemotongan dana bansos. Semua program memang untuk 10 bulan dulu, nanti di anggaran perubahan kita tambahkan,” kata Khoirudin.
Ia menjelaskan bahwa cara tersebut lazim digunakan dalam penyusunan postur anggaran, mengingat setiap tahun ada pembahasan APBD Perubahan.
“Sama seperti reses dewan yang baru dua kurang satu yang dianggarkan. Jadi 10 bulan untuk bansos aman, nanti November-Desember diputuskan dalam anggaran perubahan pada Juli-Agustus,” jelasnya.
Khoirudin menilai pandangan para anggota dewan mencerminkan kepedulian mereka terhadap warga Jakarta.
“Insya Allah aman, dan saya apresiasi teman-teman yang begitu sayang kepada warga Jakarta,” katanya.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa subsidi pangan pada tahun 2026 tetap berjalan sesuai program tanpa ada pemotongan.
“Hal yang berkaitan dengan subsidi pangan dalam APBD itu merespons masukan dari anggota dewan. Saya langsung menyampaikan bahwa tidak ada pemotongan untuk hal itu,” tegas Pramono.
