Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, menyoroti kebijakan pembatasan jumlah wisatawan ke Candi Borobudur, Jawa Tengah. Ia menilai kebijakan tersebut berdampak pada menurunnya jumlah wisatawan dan aktivitas ekonomi masyarakat, terutama para pelaku UMKM di sekitar kawasan.
“Kebijakan pembatasan menjadi 1.200 turis, baik domestik maupun internasional, sangat mempersulit masyarakat yang ingin berkunjung. Padahal minat wisatawan, baik dari dalam maupun luar negeri, sangat tinggi. Sekitar 80 persen wisatawan yang datang ke Jawa Tengah ingin ke Borobudur,” ujar Bambang Haryo saat kunjungan kerja Tim Panja Standarisasi Desa Wisata Komisi VII DPR RI di Desa Wisata Wanurejo, Magelang, Jumat (7/11/2025).
Legislator Fraksi Gerindra ini menyayangkan dampak kebijakan tersebut terhadap sektor pariwisata dan ekonomi lokal. Ia mengapresiasi langkah cepat Kementerian Kebudayaan di bawah Menteri Fadli Zon yang telah menaikkan batas kunjungan menjadi 4.000 wisatawan per hari dan tengah mengajukan penambahan menjadi 5.000.
Menurut Bambang, Borobudur memiliki kapasitas yang jauh lebih besar untuk menampung wisatawan. Ia mencontohkan situs budaya di Vietnam, Thailand, dan Malaysia yang dikelola tanpa pembatasan ketat.
“Borobudur adalah ikon Indonesia. Jika dikelola lebih terbuka, jumlah wisatawan meningkat dan devisa negara ikut naik,” tegasnya.
Selain itu, ia mendorong pengembangan desa wisata di sekitar Borobudur sebagai bagian dari ekosistem pariwisata berkelanjutan. Pemerintah dan sektor perhotelan, lanjutnya, perlu memperkuat promosi agar desa wisata lebih dikenal publik.
“Kalau promosi dilakukan dengan baik, wisatawan tidak hanya datang ke Borobudur, tapi juga ke desa-desa wisata di sekitarnya. Ini bisa membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat lokal,” pungkas Bambang.
