Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono (BHS), mendesak pemerintah daerah agar memberikan perhatian serius terhadap kondisi fasilitas serta kesejahteraan petugas pemadam kebakaran (Damkar). Menurutnya, keberadaan Damkar memiliki peran vital dalam melindungi keselamatan publik dan aset negara, terutama di wilayah industri padat seperti Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.
Dalam kunjungan kerjanya ke Pos Damkar Porong, BHS menyoroti minimnya fasilitas dan rendahnya tingkat kesejahteraan petugas. Pos tersebut diketahui melayani empat kecamatan sekaligus — Porong, Krembung, Jabon, dan Prambon — dengan total penduduk hampir mencapai 800 ribu jiwa.
“Pos Damkar Porong ini harus melayani empat kecamatan strategis yang banyak pabrik dan UMKM. Artinya, mereka bukan hanya menyelamatkan nyawa, tapi juga melindungi harta dan uang publik,” ujar BHS usai meninjau fasilitas pos damkar, Rabu (29/10/2025).
BHS mengungkapkan, dari empat armada ideal yang seharusnya tersedia, saat ini hanya ada dua mobil pemadam, dan salah satunya telah rusak berat selama tiga bulan terakhir. Kondisi tersebut menyebabkan waktu tanggap (response time) petugas sulit memenuhi standar maksimal 15 menit.
“Kalau hanya dua kendaraan, satu rusak pula, bagaimana bisa cepat? Ini menyangkut nyawa manusia. Nyawa publik itu nilainya tak terhingga,” tegasnya.
Politisi Gerindra dari Dapil Jawa Timur I itu juga menyoroti rendahnya gaji petugas damkar yang dinilai tidak sebanding dengan risiko pekerjaan mereka.
“Dari 34 anggota, hanya tiga orang yang bergaji di atas UMR Rp4 juta. Sisanya hanya sekitar Rp2,2 juta. Padahal mereka bertaruh nyawa setiap kali bertugas,” ungkapnya.
BHS mendorong agar pemerintah daerah segera menaikkan gaji petugas dan memberikan jaminan asuransi wajib bagi seluruh anggota Damkar.
“Kalau Basarnas saja gaji terendahnya bisa Rp7 juta, kenapa Damkar tidak bisa mendapat perlakuan yang layak? Mereka juga penyelamat nyawa publik,” tambahnya.
Selain kesejahteraan, BHS menilai perlengkapan alat pelindung diri (APD) dan fasilitas pendukung seperti baju tahan api, sepatu keselamatan, hingga sarana istirahat masih jauh dari memadai. Dalam kesempatan itu, BHS turut memberikan bantuan tempat tidur lipat, bantal, pendingin ruangan, dan televisi untuk menunjang kenyamanan petugas selama bertugas.
BHS berharap pemerintah daerah segera memperkuat kapasitas Damkar baik dari sisi personel, sarana prasarana, maupun kesejahteraan. Menurutnya, penyelamatan nyawa publik merupakan investasi yang tak ternilai dan harus menjadi prioritas utama dalam penggunaan APBD.
“Anggaran daerah boleh triliunan, tapi tidak ada artinya kalau tidak digunakan untuk melindungi nyawa rakyat,” pungkas BHS.
