Anggota Komisi VIII DPR RI, H.M. Husni, menegaskan pentingnya forum Jagong Masalah Umrah dan Haji (JAMARAH) sebagai wadah untuk menyerap aspirasi masyarakat, memperkuat pengawasan, dan mengevaluasi penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di Indonesia.
Kegiatan ini digelar di Medan (12 Oktober) dan Deli Serdang (16 Oktober 2025) untuk memperkuat sinergi antara masyarakat, DPR, dan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan ibadah.
Menurut Husni, JAMARAH berperan strategis dalam memastikan layanan haji dan umrah yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada jamaah. Forum ini menjadi ruang dialog agar setiap aspirasi masyarakat tersampaikan dan direspons konkret.
Sebagai mitra kerja Kementerian Agama (Kemenag), Komisi VIII DPR RI mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan ibadah haji mulai dari persiapan, pelaksanaan hingga evaluasi. Melalui JAMARAH, DPR dapat mengidentifikasi persoalan di lapangan dan mencari solusi untuk meningkatkan kualitas layanan.
Husni juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya pada informasi hoaks terkait keberangkatan dan biaya haji. Forum seperti JAMARAH, kata dia, penting untuk meluruskan informasi dan memastikan masyarakat mendapatkan data valid dari sumber resmi.
Ia menambahkan, JAMARAH sekaligus menjadi momentum mendukung transisi kelembagaan haji dari Kemenag ke Badan Penyelenggara Haji (BPH). DPR, lanjutnya, akan memastikan proses ini berjalan lancar dan tetap berorientasi pada pelayanan jamaah.
“Ibadah haji bukan hanya perjalanan fisik, tapi juga perjalanan hati. Melalui JAMARAH, kita ingin memastikan jamaah berangkat dan kembali dengan selamat serta mendapatkan pengalaman spiritual terbaik,” tutupnya.
