Anggota Komisi XI DPR RI, Annisa Mahesa, menegaskan pentingnya agar berbagai program bantuan pemerintah benar-benar tepat sasaran dan dirasakan langsung oleh masyarakat yang membutuhkan. Hal tersebut disampaikan saat kegiatan reses bersama warga di Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Rabu (15/10/2025).
Dalam dialog yang berlangsung hangat, sejumlah warga menyampaikan keluhan terkait penyaluran bantuan sosial dan program pemerintah seperti Program Keluarga Harapan (PKH), listrik desa, serta bantuan infrastruktur yang dinilai belum merata. Warga juga menyoroti masih kurangnya sosialisasi di tingkat desa, sehingga sebagian masyarakat belum memahami kriteria penerima bantuan maupun mekanisme penggunaan dana desa.
Menanggapi hal itu, Annisa menjelaskan bahwa pemerintah tengah memperkuat sistem pendataan penerima bantuan melalui Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang dihimpun dari data desa. Ia menegaskan pentingnya peran kepala desa dalam memastikan data masyarakat prasejahtera disampaikan dengan akurat dan transparan.
“Data yang digunakan akan disesuaikan melalui DTSEN. Kepala desa harus memastikan siapa saja warganya yang termasuk prasejahtera. Kalau ada data yang belum akurat, segera dilaporkan,” tegas Annisa.
Selain persoalan bantuan sosial, Annisa juga menyoroti kebutuhan dasar masyarakat seperti penerangan dan akses listrik desa. Ia menyatakan siap membantu masyarakat secara administratif jika masih ada warga yang belum teraliri listrik.
“Kalau memang ada warga yang belum terpasang listrik, saya siap bantu administrasinya. Kalau kepala desa belum menindaklanjuti, saya akan hubungi langsung supaya warga bisa segera mendapatkan haknya,” ujarnya.
Lebih lanjut, Annisa menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur desa seperti jalan dan irigasi merupakan bagian dari penggunaan dana desa yang dibahas dalam Musyawarah Desa (Musdes). Forum tersebut menjadi wadah bagi warga untuk menyampaikan aspirasi terkait prioritas pembangunan.
“Dalam Musdes, semua unsur masyarakat bisa menyampaikan masukan mulai dari tokoh agama, perempuan, RT, kelompok tani, guru, hingga pelaku usaha. Semua aspirasi ditampung di situ,” jelasnya.
Menutup pertemuan, Annisa menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan dan penyaluran bantuan sosial agar lebih transparan, adil, dan berdampak nyata bagi masyarakat, khususnya di daerah terpencil.
“Yang paling penting adalah kejelasan data, keterbukaan informasi, dan pengawasan di tingkat desa. Kita ingin bantuan pemerintah benar-benar sampai ke tangan yang membutuhkan,” pungkasnya.
