Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, menegaskan komitmen DPR untuk memperkuat ketahanan pangan nasional melalui pengembangan infrastruktur strategis yang langsung berdampak pada produksi dan distribusi hasil pertanian. Menurutnya, peningkatan kesejahteraan petani tidak bisa dilepaskan dari penurunan biaya logistik dan optimalisasi sistem irigasi di seluruh daerah penghasil pangan.
“Untuk mendorong kemakmuran petani, Komisi V bersama mitra kerja, termasuk Kementerian PU, fokus pada perbaikan infrastruktur pendukung ketahanan pangan. Salah satunya menekan biaya logistik melalui peningkatan kualitas jalan di daerah sentra produksi,” ujar Iwan usai peninjauan lapangan gabungan DPR ke Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, Rabu (15/10/2025).
Politisi Fraksi Gerindra ini menekankan, tingginya biaya transportasi akibat infrastruktur rusak selama ini membuat hasil panen tidak optimal. “Biaya angkut yang tinggi karena kondisi jalan rusak menyebabkan harga pangan di pasar melonjak. Petani rugi, konsumen juga dirugikan. Oleh karena itu, perbaikan jalan desa dan jalan usaha tani menjadi perhatian serius kami,” tegasnya.
Menurut data BPS 2025, biaya logistik sektor pertanian Indonesia mencapai 29 persen dari total biaya produksi, jauh di atas rata-rata ASEAN yang hanya 19–21 persen. Sementara Kementerian PU melaporkan, sekitar 34 persen jalan daerah masih rusak ringan hingga berat, terutama di kawasan penghasil padi dan hortikultura.
Iwan menambahkan, DPR mendorong percepatan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah, yang telah berjalan dalam tiga tahap dan akan berlanjut dua tahun ke depan, mencakup perbaikan lebih dari 10.000 kilometer jalan.
“Keberhasilan program ini sangat bergantung pada sinergi pusat-daerah. Pemerintah daerah harus proaktif melengkapi persyaratan administratif dan teknis agar bisa mengakses program ini,” jelasnya.
Selain jalan, Iwan menyoroti pentingnya optimalisasi sistem irigasi sebagai penopang produktivitas pangan. Komisi V DPR mendorong Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PU memaksimalkan fungsi irigasi primer, sekunder, dan tersier. Berdasarkan data Kementerian PU 2025, dari 7,2 juta hektare lahan irigasi, sekitar 30 persen mengalami kerusakan ringan hingga berat, yang berpotensi menurunkan produktivitas padi nasional hingga 1,5 juta ton per tahun.
“Pembangunan jalan dan irigasi bukan sekadar proyek fisik, tapi instrumen sosial-ekonomi yang berdampak langsung pada kesejahteraan petani. Jalan harus menghubungkan area produksi dengan pasar, dan irigasi harus benar-benar mengairi sawah rakyat,” tegasnya.
Data Indeks Ketahanan Pangan Nasional 2025 menunjukkan peningkatan produktivitas hingga 15 persen di wilayah yang mendapat dukungan infrastruktur. Sumatera Selatan menjadi contoh, dengan produksi gabah mencapai 5,8 juta ton GKG, naik 8,4 persen dibanding tahun sebelumnya.
“Tujuan akhir adalah kemakmuran petani. Infrastruktur jalan dan irigasi yang baik menurunkan biaya transportasi, meningkatkan hasil panen, dan menstabilkan harga jual. Itu yang kami perjuangkan bersama.” tutupnya.
