Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, menegaskan komitmen DPR untuk menindaklanjuti berbagai persoalan infrastruktur pendukung pangan di Provinsi Sumatera Selatan. Ia menyatakan pihaknya akan menggelar pembahasan khusus dengan seluruh mitra kerja terkait isu tersebut.
“Pak Gubernur, nanti kami akan melakukan kunjungan kerja Komisi V secara khusus ke Sumatera Selatan, menghadirkan seluruh mitra Komisi V, termasuk Kementerian Perhubungan dan beberapa Dirjen yang saat ini belum hadir. Tujuannya agar pembahasan lebih lengkap dan menjadi prioritas utama Komisi V,” ujar Iwan dalam Kunjungan Kerja Gabungan DPR RI ke Kantor Gubernur Sumatera Selatan, Palembang, Rabu (15/10/2025).
Terkait kemacetan akibat penyempitan jalur di kawasan Palembang–Betung yang menjadi “bottleneck”, Iwan meminta Kementerian PU segera menuntaskan ruas tersebut, karena jalur ini merupakan simpul strategis transportasi pangan di wilayah Sumatera bagian selatan.
“Kita membayangkan lima ruas jalan bertemu di satu jalur selebar tujuh setengah meter. Ini harus menjadi perhatian utama. Saya minta Kementerian PU melalui Balai Jalan lebih agresif menindaklanjutinya,” tegasnya.
Komisi V DPR juga menyoroti progres pembangunan Bendungan Tiga Dihaji, yang sempat mengalami kendala teknis, termasuk dugaan kesalahan titik tapak dan data topografi. Iwan meminta masalah ini segera diselesaikan agar bendungan dapat berfungsi optimal bagi pengairan dan produktivitas pertanian.
“Kalau bendungannya jadi tapi irigasinya tertinggal, manfaatnya tidak akan dirasakan petani. Segera koreksi jika ada kesalahan dan pastikan tidak berlarut,” ucapnya.
Iwan menjelaskan pemerintah pusat kini fokus menyelesaikan jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier untuk mengoptimalkan fungsi bendungan yang sudah dibangun, sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto.
“Dulu fokus membangun bendungan banyak, tapi irigasinya belum selesai. Sekarang kami memastikan yang sudah ada bisa berfungsi penuh, karena percuma bendungannya megah tapi sawah tetap kering,” jelasnya.
Ia menekankan pentingnya keselarasan antara kebijakan pusat dan daerah, termasuk koordinasi dalam proyek yang ditarik ke pusat melalui Instruksi Presiden (Inpres) jalan dan irigasi, agar prioritas pembangunan selaras dengan RPJMD provinsi dan kabupaten.
“Kami tidak ingin hanya memberi harapan kosong. Setiap keluhan dan masukan dari pemerintah daerah akan menjadi kerja nyata Komisi V bersama mitra kementerian terkait,” pungkas Politisi Fraksi Gerindra itu.
