Komisi IX DPR RI mendorong peningkatan fasilitas serta perluasan layanan di RSUD dr. Zainoel Abidin, Banda Aceh, guna menjawab tingginya kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat Aceh. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Putih Sari, saat melakukan kunjungan kerja ke rumah sakit tersebut, Senin (6/10/2025).
Putih Sari mengatakan, hasil peninjauan lapangan menunjukkan banyak kemajuan dalam pelayanan yang diberikan oleh RSUD dr. Zainoel Abidin. Ia mengapresiasi profesionalitas tenaga kesehatan dan kelancaran sistem pelayanan, terutama bagi pasien pengguna Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) maupun Jaminan Kesehatan Aceh (JKA).
“Kami melihat langsung berbagai fasilitas dan kondisi pelayanan di RSUD dr. Zainoel Abidin. Banyak hal baik yang sudah dijalankan, dan masyarakat yang kami temui merasa puas atas pelayanan yang diterima,” ujar Putih Sari.
Meski demikian, Putih menilai rumah sakit rujukan utama di Aceh tersebut masih membutuhkan penambahan alat kesehatan dan sarana pendukung agar pelayanan semakin optimal.
“Kami mencatat perlunya peningkatan peralatan dan sarana penunjang. Hal ini akan kami bahas dalam rapat kerja bersama Kementerian Kesehatan agar ada dukungan konkret dari pemerintah pusat,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur RSUD dr. Zainoel Abidin, dr. Arifatul Khorida, MPH, menyampaikan terima kasih atas perhatian Komisi IX DPR RI. Ia berharap dukungan tersebut dapat membantu pengembangan rumah sakit di tengah meningkatnya kebutuhan layanan masyarakat.
“Kebutuhan pelayanan terus meningkat, dan kami membutuhkan tambahan alat serta gedung. Dukungan pemerintah pusat sangat penting untuk peningkatan layanan kami,” ungkap Arifatul.
Putih Sari menambahkan, Komisi IX DPR RI akan terus mendorong pemerataan dukungan infrastruktur kesehatan di daerah agar setiap warga memperoleh pelayanan yang berkualitas tanpa harus menempuh jarak jauh ke rumah sakit rujukan provinsi.
Menurutnya, banyak pasien dari kabupaten dan kota di Aceh harus menempuh perjalanan jauh ke Banda Aceh karena fasilitas kesehatan di daerah belum memadai. Kondisi ini menjadi tantangan serius bagi pemerataan akses kesehatan masyarakat.
“Kami mendapati banyak pasien datang dari daerah yang cukup jauh karena fasilitas di tingkat kabupaten/kota belum lengkap. Idealnya, pelayanan dasar sudah bisa diakses lebih dekat agar masyarakat tidak harus dirujuk ke Banda Aceh,” jelasnya.
Ia menegaskan, pemerataan layanan kesehatan harus menjadi fokus kebijakan pemerintah, baik melalui peningkatan puskesmas maupun rumah sakit daerah, agar masyarakat di daerah terpencil dapat memperoleh pelayanan yang cepat dan berkualitas.
“Fokus Komisi IX DPR RI adalah memperluas jangkauan pelayanan kesehatan dan meningkatkan kapasitas fasilitas di kabupaten/kota. Dengan begitu, masyarakat dapat merasakan pelayanan yang lebih dekat dan merata,” pungkas Putih Sari.
