Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Putih Sari, menegaskan komitmen Komisi IX untuk terus mengawal pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar benar-benar mencapai tujuan utama, yakni memperbaiki gizi nasional sekaligus menjembatani ketimpangan sosial.
“Cita-cita program ini baik, namun pelaksanaannya hingga kini masih jauh dari target. Padahal sejak awal 2025 program ini sudah berjalan, setelah uji coba di akhir 2024,” ujar Putih Sari saat kunjungan kerja spesifik Komisi IX di Batam, Kepulauan Riau, Kamis (18/9/2025).
Ia menyoroti sejumlah kendala di Batam, mulai dari kondisi geografis wilayah kepulauan, rantai pasok bahan baku, hingga lemahnya koordinasi antar instansi dan pemerintah daerah. Menurutnya, sinergi pemerintah pusat, daerah, serta dukungan kebijakan diperlukan, termasuk penguatan koperasi Merah Putih untuk menggerakkan ekonomi lokal.
“Koordinasi antar instansi pusat seperti BGN, Kementerian Kesehatan, BPOM, BPJS Kesehatan, hingga Kemendikdasmen harus diperkuat agar daerah dapat menjalankan kebijakan dengan baik,” tegasnya.
Putih Sari juga menilai Badan Gizi Nasional (BGN) di daerah belum sepenuhnya siap karena keterbatasan kantor perwakilan. Ia menambahkan, keluhan masyarakat terkait penerima manfaat program MBG harus segera ditindaklanjuti.
“Banyak laporan, sekolah swasta justru lebih dulu mendapat program dibanding sekolah negeri. Padahal mayoritas siswa negeri berasal dari keluarga dengan ekonomi terbatas. Prioritas penerima manfaat perlu ditata kembali,” jelasnya.
Temuan di lapangan, lanjut Putih Sari, akan dijadikan bahan evaluasi untuk mendorong perbaikan kebijakan di tingkat nasional. Ia berharap koordinasi antara Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan BGN di daerah dapat ditingkatkan agar tujuan program MBG benar-benar tercapai.
