Komisi VII DPR RI menilai potensi desa wisata di Bangka Belitung sangat besar untuk dikembangkan menjadi desa wisata mandiri. Namun, sejumlah kendala seperti keterbatasan listrik, akses internet, hingga dampak aktivitas pertambangan masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera ditangani.
Anggota Komisi VII DPR RI, Rahmawati, menyebut infrastruktur jalan menuju lokasi wisata sudah cukup baik dan strategis karena dekat dengan kota serta bandara. Kondisi ini dinilai mampu menarik wisatawan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kalau wisata maju, otomatis masyarakat di sekitarnya juga akan makmur. UMKM bisa tumbuh, mulai dari kuliner hingga penjualan oleh-oleh,” ujarnya saat meninjau Desa Wisata Pantai Telapak Antu, Pangkalpinang, Senin (8/9/2025).
Meski demikian, legislator Gerindra tersebut menyoroti keterbatasan listrik dan jaringan internet yang menjadi hambatan utama. Ia menegaskan, internet sangat penting untuk promosi wisata secara digital.
Rahmawati juga mengingatkan soal ancaman abrasi pantai. Masyarakat setempat meminta pemerintah membangun infrastruktur pemecah gelombang guna melindungi lingkungan.
Terkait keberadaan tambang di Bangka Belitung, ia menekankan pentingnya dialog antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat agar sektor pertambangan dan pariwisata dapat berjalan berdampingan tanpa merugikan lingkungan.
“Segala sesuatu harus dibicarakan bersama. Kalau tidak ada duduk bersama, tidak akan ada kesepakatan. Harus ada keseimbangan agar kedua sektor ini bisa berjalan berdampingan,” tegasnya.
Komisi VII DPR RI berjanji membawa aspirasi masyarakat ke rapat kerja bersama kementerian terkait, agar pengembangan desa wisata mandiri di Bangka Belitung bisa segera terealisasi tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan.
