Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp13 triliun pada Tahun Anggaran 2026. Angka tersebut tertuang dalam surat bersama Menteri Keuangan dan Bappenas nomor B-621/D.9/PP.04.03/07/2025.
Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi, menyampaikan bahwa kenaikan anggaran ini merupakan hasil dari perbaikan kinerja KKP sekaligus dukungan Komisi IV DPR RI.
“Komisi IV DPR RI akan mendukung program-program strategis yang diusulkan KKP dalam rangka memperkuat sektor kelautan dan perikanan sebagai tulang punggung ekonomi nasional,” ujar Titiek, sapaan akrabnya, saat membuka Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (3/9/2025).
Sejumlah program prioritas KKP di tahun 2026 antara lain pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih, percepatan pembangunan pergaraman nasional, revitalisasi tambak Pantura, modernisasi kapal perikanan, hingga pembangunan fasilitas koperasi desa. Titiek menegaskan bahwa arah kebijakan KKP harus selaras dengan upaya memperkuat swasembada pangan berbasis ekonomi biru.
“Tantangan ini tentu tidak mudah. Diperlukan energi besar dan fokus agar pembangunan kelautan dan perikanan berjalan optimal,” tegasnya.
Selain itu, Titiek juga menyoroti kondisi global yang penuh ketidakpastian, mulai dari ketegangan geopolitik, konflik regional yang mengganggu rantai pasok pangan, dampak perubahan iklim, hingga fluktuasi harga komoditas perikanan dunia. Menurutnya, faktor-faktor tersebut berpotensi mempengaruhi daya saing produk kelautan Indonesia.
Karena itu, Komisi IV meminta KKP menjabarkan secara rinci program pembangunan tahun 2026, termasuk langkah konkret untuk menjaga ketahanan pangan akuatik, memperkuat keberlanjutan ekosistem laut, serta meningkatkan kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan, pengolah, pemasar, hingga petambak garam.
