Anggota Komisi IV DPR RI, Kartika Sandra Desi, menegaskan dukungannya terhadap penyesuaian pagu anggaran Kementerian Pertanian (Kementan) Tahun 2026. Dukungan ini diberikan demi mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan swasembada pangan.
“Dalam hal ini, dukungan kami terkait program-program prioritas dan produksi komoditas strategis,” tegas Kartika dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama Menteri Pertanian di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (3/9/2025).
Kartika mengingatkan bahwa target peningkatan produksi pangan harus diiringi dengan kesiapan sarana dan prasarana pasca panen. Ia mencontohkan pentingnya penggilingan padi, gudang penyimpanan, dan rice milling unit (RMU) agar hasil panen tidak terbuang sia-sia.
“Kami menyarankan jangan sampai sarana dan prasarana pendukung tidak sejalan dengan kenaikan target produksi. Misalnya, sawah dan produktivitas padi naik, tapi bagaimana kesiapan penggilingan, gudang, dan RMU di lapangan?” ujarnya.
Politisi Fraksi Gerindra ini juga mengingatkan agar pengalaman tahun 2025 tidak terulang kembali, ketika panen raya tidak diimbangi fasilitas penyimpanan memadai.
“Jangan sampai kejadian lagi seperti 2025. Begitu panen serempak, daya tampung pengeringan dan gudang terbatas, sehingga menimbulkan sedikit chaos di kalangan petani,” ungkapnya.
Selain itu, Kartika menyoroti belum tersedianya data Dana Alokasi Khusus (DAK) 2026 yang masih menunggu dari Bappenas. Ia menekankan pentingnya data tersebut untuk menghindari tumpang tindih pembiayaan antara APBN dan APBD.
“Data DAK untuk 2026 belum ada sampai sekarang, masih menunggu dari Bappenas. Padahal petani tidak punya basis data sendiri. Ini penting agar tidak terjadi tumpang tindih dengan dana APBN maupun APBD,” tambahnya.
