Anggota Komisi III DPR RI, Muhammad Rofiqi, melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Jawa Barat dalam rangka pengawasan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM), Jumat (22/8/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Rofiqi menyoroti sejumlah persoalan aktual terkait HAM, salah satunya tingginya angka perceraian di Jawa Barat.
“Ini kabupaten dengan wilayah cukup luas dan penduduk terbesar di Indonesia. Angka perceraian di Jawa Barat termasuk salah satu yang paling tinggi di Indonesia. Biasanya, tingginya perceraian berimplikasi pada masalah HAM lain, seperti KDRT, kekerasan seksual, hingga hak asuh anak,” ujarnya usai pertemuan di Bandung.
Rofiqi meminta Kanwil Kemenkumham Jawa Barat lebih proaktif dalam memantau potensi pelanggaran HAM.
“Jangan sampai baru viral, baru kita turun tangan. Komisi III akan memastikan penegakan HAM tetap terjaga di negara ini,” tegasnya.
Legislator Gerindra itu juga mengapresiasi kinerja layanan aduan masyarakat Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, termasuk call center 150145.
“Saya tadi sempat mencoba menelpon, tiga kali dering langsung diangkat. Artinya, saluran pengaduan masyarakat sudah cukup responsif,” kata Rofiqi.
Meski begitu, ia menekankan agar upaya penegakan HAM tidak hanya bergantung pada ketersediaan anggaran.
“Kita berharap mereka bekerja lebih giat, bukan sekadar karena ada anggaran, tetapi dengan niat dan hati untuk memperbaiki negara. Apalagi visi Presiden Prabowo menempatkan penguatan HAM sebagai prioritas utama,” tambahnya.
Kanwil Kemenkumham Jabar sendiri menegaskan komitmennya dalam memantau, mengevaluasi, dan menangani dugaan pelanggaran HAM, termasuk kasus kekerasan seksual oleh tenaga medis serta kekerasan terhadap jurnalis. Mereka juga menyediakan berbagai kanal pengaduan, baik langsung, daring, maupun melalui aplikasi Simasham.
Melalui kunjungan ini, Komisi III DPR RI menegaskan komitmennya untuk terus mengawal penegakan HAM yang responsif dan inklusif, baik di Jawa Barat maupun nasional.
