Komisi IX DPR RI mendorong penyesuaian kurikulum pendidikan vokasi kesehatan agar sejalan dengan roadmap transformasi kesehatan nasional yang dicanangkan Kementerian Kesehatan. Hal ini disampaikan dalam kunjungan kerja spesifik ke Poltekkes Kemenkes Palembang, Kamis (4/7/2025). Pendidikan vokasi dinilai relevan dengan penguatan layanan primer, promotif, dan preventif.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Putih Sari, menegaskan bahwa lulusan Poltekkes harus memiliki kompetensi teknis sekaligus memahami konteks pelayanan di tingkat primer, seperti Puskesmas, klinik, dan layanan berbasis komunitas.
“Kami berharap Poltekkes mampu mencetak tenaga kesehatan yang adaptif terhadap tantangan layanan masa depan,” ujarnya.
Putih Sari juga menyoroti persoalan distribusi SDM kesehatan yang belum merata di berbagai daerah. Ia menegaskan pentingnya memastikan lulusan Poltekkes dapat menjangkau wilayah terpencil yang kekurangan tenaga kesehatan.
Komisi IX berkomitmen mengawal kebijakan dan anggaran bersama Kemenkes dan kementerian terkait untuk mempercepat harmonisasi kurikulum vokasi dengan enam pilar transformasi kesehatan nasional.
Dengan dukungan kebijakan yang tepat, lulusan Poltekkes diharapkan menjadi garda terdepan layanan promotif-preventif dan mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.
Sementara itu, Direktur Poltekkes Palembang, Muhamad Taswin, menyampaikan bahwa pihaknya telah mulai menyesuaikan sejumlah program studi dengan kebutuhan layanan primer. Namun, ia menekankan perlunya dukungan sarana, alat praktik kompetensi, dan program studi spesialisasi yang sesuai dengan tren penyakit dan kebutuhan masyarakat.
