Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, menyarankan pemerintah daerah di Raja Ampat, Papua Barat Daya, untuk mencari alternatif sumber pendapatan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Salah satu potensi besar yang dapat dikembangkan, menurutnya, adalah sektor pariwisata berkelanjutan.
“Raja Ampat memiliki potensi luar biasa untuk menjadi destinasi pariwisata kelas dunia yang tetap menjaga kelestarian lingkungan. Jika pemerintah daerah ingin menggali sumber pendapatan lain selain APBN, ini bisa menjadi opsi utama,” ujar politisi Partai Gerindra yang akrab disapa Sara, Sabtu (7/6/2025).
Sara juga menegaskan penolakannya terhadap rencana menjadikan kawasan Raja Ampat sebagai lokasi pertambangan nikel. Ia menyebutkan bahwa kawasan pesisir dan taman nasional harus dilindungi dari eksploitasi sumber daya alam.
“Walaupun pertambangan akan dipertimbangkan, sebaiknya dilakukan di wilayah mainland. Area pesisir dan taman nasional harus tetap dilestarikan,” tegasnya.
Pernyataan Saras merespons kebijakan Kementerian ESDM yang menghentikan sementara operasional tambang nikel di Raja Ampat. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan keputusan itu diambil hingga proses verifikasi lapangan selesai dilakukan.
Isu pertambangan nikel di Raja Ampat kini menuai perhatian luas dari masyarakat. Di media sosial, tagar #SaveRajaAmpat terus digaungkan sebagai bentuk penolakan terhadap aktivitas pertambangan di wilayah konservasi tersebut.
