Parkir kendaraan di Jakarta, yang semestinya menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan, justru menyimpan potensi kebocoran besar. Dalam beberapa tahun terakhir, kontribusinya terhadap PAD dinilai masih jauh dari optimal.
Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra, Alief Bintang Haryadi, mendukung wacana pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Parkir oleh Pemprov DKI Jakarta.
“Saya sangat mendukung pembentukan BUMD Parkir karena bisa meminimalkan kebocoran pendapatan,” ujar Bintang, Minggu (1/6/2025).
Menurutnya, BUMD yang dikelola secara profesional dan transparan berpeluang menjadi sumber PAD yang signifikan. Sistem yang terintegrasi dan pengawasan ketat diyakini dapat menekan manipulasi dan meningkatkan kontribusi parkir terhadap keuangan daerah.
“BUMD lebih mudah diawasi karena tetap berada di bawah kontrol pemerintah daerah dan DPRD,” tambah Anggota Komisi C DPRD DKI ini.
Ia juga menyoroti perlunya inovasi teknologi agar pengelolaan parkir lebih modern dan efisien.
Namun, Bintang mengkritisi kinerja Unit Pengelola Perparkiran (UPP) Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang hanya menyumbang sekitar Rp30 miliar per tahun, jauh di bawah potensi riil yang bisa digarap.
“Bandingkan dengan Bapenda yang hanya menarik pajak off-street 10 persen tapi bisa meraup Rp350 miliar. Artinya ada ketidakefisienan di UPP,” ungkapnya.
Ia menambahkan, banyak titik parkir masih dikuasai pihak tak resmi, termasuk juru parkir liar yang menarik tarif tanpa karcis resmi. Sistem pembayaran tunai yang masih dominan turut membuka peluang manipulasi.
“Parkir yang dikelola secara manual dan tidak terdokumentasi rawan disalahgunakan,” tegasnya.
Bintang juga menyoroti lemahnya pengawasan di lapangan dan kurangnya transparansi dalam kerja sama pengelolaan dengan pihak ketiga.
“Parkir bukan urusan kecil. Jika dikelola buruk, dampaknya ke PAD, kemacetan, hingga ketertiban kota,” tutupnya.
