Masyarakat di Buleleng dikejutkan dengan fakta bahwa banyak pelajar SMP di daerah tersebut tidak bisa membaca. Sebanyak 400 siswa SMP di Buleleng dilaporkan tidak lancar membaca, yang menimbulkan keprihatinan dari berbagai pihak.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Bali, Gede Harja Astawa, mengaku miris dan prihatin dengan kondisi ini, yang menurutnya sangat tidak sejalan dengan citra Singaraja sebagai Kota Pelajar.
“Ini merupakan tamparan yang sangat memalukan. Kita harus segera mencari solusi dan mengevaluasi apa penyebabnya,” ujar Harja, Rabu (7/5/2025).
Sebagai Anggota DPRD Bali dari Dapil Buleleng, Harja menduga ada beberapa penyebab yang mendasari masalah ini, salah satunya adalah kebijakan pendidikan yang memungkinkan siswa naik kelas meskipun tidak lancar membaca. Menurutnya, sistem ini berbeda dengan masa lalu, dimana siswa kelas 1 SD harus sudah bisa membaca. Jika tidak, mereka tidak bisa melanjutkan ke kelas berikutnya.
“Dulu, saya ketika menjadi siswa SD, jika tidak bisa membaca, kami akan mendapatkan hukuman yang mendidik. Ini berbeda dengan sekarang, di mana siswa yang tidak lancar membaca tetap naik kelas,” sesalnya.
Harja juga menyoroti pembatasan yang dirasakan oleh para guru dalam mendidik. Salah satu contohnya adalah larangan memberikan hukuman fisik, yang kini sering berujung pada pelaporan hukum. Dia menegaskan pentingnya memberi kebebasan kepada guru untuk mendidik siswa dengan cara yang efektif.
“Berikan guru kebebasan dalam mendidik. Pendidikan itu bukan hanya mengajar, tapi juga bagaimana mendidik siswa agar mereka lebih menghormati guru dan orang tua,” jelasnya.
Harja, yang sebelumnya menjabat sebagai Dewan Pendidikan Kabupaten Buleleng selama dua periode, mengungkapkan keheranannya terhadap fenomena ini. Ia mengajak para pendidik, orang tua, dan masyarakat untuk bekerja sama demi keberhasilan pendidikan di Bali. Menurutnya, guru harus dibebaskan dari tugas administratif yang mengganggu tugas utama mereka sebagai pendidik.
“Tugas guru itu sudah berat. Jangan ditambah dengan tugas administratif seperti sertifikasi dan urusan administrasi lainnya. Itu seharusnya menjadi tugas tata usaha,” tegasnya.
Lebih penting lagi, Harja mengingatkan bahwa pemerintah juga harus memberikan dukungan yang lebih besar terhadap dunia pendidikan.
“Pemerintah harus bertanggung jawab dan memberikan dukungan yang maksimal untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Bali,” tutupnya.
