Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk segera menindaklanjuti kasus dugaan penyerobotan lahan oleh perusahaan tambang di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Bahtra menyoroti pentingnya penertiban terhadap perusahaan yang diduga beroperasi tanpa izin yang sah.
“Mumpung Pak Menteri hadir di sini, saya mohon agar perusahaan tersebut dicek apakah Hak Guna Usaha (HGU)-nya sudah resmi atau belum. Masalah ini sudah sangat meresahkan masyarakat. Mereka mencaplok atau mengambil alih lahan milik warga. Kalau memang HGU mereka belum terbit, saya minta perusahaan tersebut ditertibkan,” kata Bahtra dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI bersama Menteri ATR/BPN, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/4/2025).
Legislator Gerindra ini mengungkapkan, banyak laporan masyarakat yang masuk kepadanya terkait aktivitas perusahaan tambang yang memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) namun mencakup area yang seharusnya tidak tersentuh, seperti rumah warga dan lahan sekolah. Salah satu perusahaan yang disebutkan berinisial PT MS, mengklaim terdapat kandungan mineral di bawah lahan milik warga. Bahtra menyebut, pihaknya juga telah menerima bukti berupa video yang menunjukkan aktivitas perusahaan tersebut di atas lahan sengketa.
Sebagai wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara, Bahtra mendesak Kantor Wilayah BPN setempat untuk segera turun ke lapangan guna memverifikasi laporan masyarakat. Ia juga meminta dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap IUP perusahaan-perusahaan tambang yang ditengarai sering melanggar batas wilayah operasional.
“Saya berharap semua pihak dapat bersinergi untuk menyelesaikan persoalan pertanahan di Sulawesi Tenggara, terutama terkait lahan tambang yang di dalamnya terdapat fasilitas umum seperti sekolah. Masalah ini tidak hanya terjadi di Konawe Selatan, tapi hampir di seluruh wilayah tambang di Sultra. Banyak IUP yang mencaplok kawasan permukiman. Saya minta persoalan ini segera ditangani dan dicari solusi terbaik,” tegas Bahtra.
