Komisi V DPR RI menilai bahwa penyelenggaraan arus mudik dan balik Lebaran 2025 mengalami peningkatan dari sisi kenyamanan dibanding tahun sebelumnya. Meski demikian, sejumlah aspek teknis dinilai masih perlu dibenahi untuk meningkatkan pelayanan pada musim mudik di tahun-tahun mendatang.
Penilaian tersebut mengemuka dalam diskusi publik bertajuk “Evaluasi Kebijakan Mudik 2025: Efektivitas, Tantangan, dan Rekomendasi untuk 2026” yang diselenggarakan oleh Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bersama Biro Pemberitaan DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (17/4/2025).
Hadir sebagai narasumber dalam diskusi tersebut antara lain Anggota Komisi V DPR RI, Danang Wicaksana Sulistya dan Reni Astuti, Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan, Kasubagdalops Bag Ops Korlantas Polri AKBP Renaldi Oktavian, serta pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah.
Anggota Komisi V dari Fraksi Gerindra, Danang Wicaksana, mengapresiasi kesiapan lintas kementerian dan lembaga dalam mengelola arus mudik, baik di jalur tol maupun non-tol. Ia menyebut standar kenyamanan tahun ini lebih baik dibandingkan tahun lalu.
“Standar kenyamanan arus mudik tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya,” kata Danang.
Ia juga menyoroti kebijakan work from anywhere (WFA) yang dinilai efektif dalam meredam lonjakan lalu lintas pada puncak arus mudik 27–28 Maret 2025. Selain itu, pengelolaan arus penyeberangan di pelabuhan dan respons cepat dari Basarnas dalam beberapa insiden turut diapresiasi.
“Hal-hal seperti ini perlu dijadikan referensi dalam pengelolaan transportasi laut dan udara ke depan,” ujar Danang.
Diskusi ini menjadi momentum reflektif bagi para pemangku kepentingan untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dan mempersiapkan kebijakan mudik yang lebih optimal dan berkelanjutan di masa mendatang.
