Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRK Banda Aceh, Ramza Harli, mengusulkan sistem parkir berlangganan untuk mengatasi masalah parkir yang berkembang di Kota Banda Aceh. Ia menyatakan, sistem ini akan lebih praktis dan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga lima kali lipat dibandingkan sistem parkir yang ada saat ini.
Ramza menyampaikan hal ini pada Senin (3/3/2025) di ruang Komisi 3 DPRK Banda Aceh, menanggapi protes pedagang di kawasan Batoh terkait penerapan parkir elektronik (e-parking). Menurutnya, e-parking bertujuan mengendalikan retribusi, namun banyak masyarakat yang tidak memiliki kartu e-money, sehingga mereka memilih berbelanja di tempat dengan parkir manual.
Sistem parkir berlangganan, yang telah diterapkan di beberapa daerah seperti Medan, dapat meringankan beban masyarakat. Masyarakat hanya perlu membayar sekali setahun dengan harga terjangkau, dan sistem ini juga akan meningkatkan PAD serta mencegah manipulasi.
Ramza mengusulkan dua cara penerapan parkir berlangganan: pertama, melalui kerjasama dengan Samsat untuk pembayaran saat perpanjangan STNK; kedua, dengan membeli stiker barcode yang dijual oleh Pemko melalui Dinas Perhubungan atau BPKK.
Berdasarkan data BPS, jumlah kendaraan bermotor di Banda Aceh mencapai 310.269 unit pada Januari 2024. Dengan tarif parkir tahunan yang terjangkau, PAD yang dapat diperoleh diperkirakan mencapai Rp 27 miliar, jauh lebih besar dibandingkan PAD saat ini yang hanya sekitar Rp 5 miliar.
Ramza juga menambahkan bahwa juru parkir yang sudah ada dapat diberikan gaji bulanan. Dengan meningkatnya PAD, jumlah juru parkir dapat ditambah, membantu mengurangi pengangguran dan mencegah munculnya juru parkir liar.
Ia menyarankan agar sistem parkir berlangganan tidak dipaksakan kepada semua pemilik kendaraan, memberikan kebebasan untuk memilih antara berlangganan atau membayar langsung ke juru parkir.
“Saya juga berharap pedagang yang terdampak e-parking bersabar dan memberi kesempatan kepada Wali Kota untuk mengkaji masalah ini lebih dalam. Komisi 3 DPRK akan membahasnya dengan Dinas Perhubungan untuk menemukan solusi terbaik bagi masyarakat,” tutup Ramza.
