Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, menekankan pentingnya keberlanjutan dan kualitas pariwisata (quality tourism), serta perlunya edukasi bagi masyarakat di daerah dengan tingkat pariwisata tinggi. Ia menyampaikan hal tersebut usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik (Kunsfik) ke Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Rabu (26/2/2025).
Kunjungan kerja ini berfokus pada destinasi unggulan, seperti Mandalika dan Gili Trawangan, serta bertujuan untuk mengidentifikasi aspek yang perlu diperbaiki dalam RUU Kepariwisataan yang sedang disusun.
“Kami di Lombok untuk melihat kondisi Mandalika dan Gili Trawangan, serta memperbaiki UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan,” ujar Sara.
Sara juga mengapresiasi dukungan dari Kementerian Pariwisata dan Dinas Pariwisata setempat, yang memfasilitasi dialog dengan pengusaha pariwisata untuk menampung keluhan dan masukan.
“Kami bersyukur karena bisa mendengarkan langsung keluhan dari para pelaku usaha pariwisata yang akan kami bawa untuk dibahas di DPR,” katanya.
Ia juga menyoroti pentingnya perbaikan sistem perizinan untuk acara seperti konferensi dan konser, agar sektor pariwisata di NTB, khususnya, bisa berkembang lebih baik.
“Kami berharap perizinan acara seperti MICE dan konser bisa diperbaiki agar pariwisata di NTB bisa lebih hidup,” tambahnya.
Saraswati menjelaskan bahwa RUU ini merupakan carry-over dari periode sebelumnya yang sempat terhambat, termasuk penolakan dari Kementerian Pendidikan yang menganggap sektor pendidikan adalah ranah mereka.
“Namun, aspek edukasi dalam pariwisata tetap bisa diperjuangkan dalam regulasi ini,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya kualitas SDM di sektor pariwisata, termasuk di bidang perhotelan dan kuliner, agar masyarakat memahami dampak positif pariwisata terhadap ekonomi lokal.
“Kami ingin memastikan SDM kita terjamin, dan masyarakat paham bagaimana pariwisata dapat meningkatkan ekonomi daerah,” tutupnya.
