Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Mohamad Hekal, menekankan pentingnya efisiensi anggaran yang tetap memberikan dampak positif tanpa mengurangi kualitas layanan publik. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Banggar DPR RI bersama Wakil Dewan Ekonomi Nasional Mari Elka Pangestu dan sejumlah pakar, di Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (26/2/2025).
Hekal menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak boleh disalahartikan sebagai kontraksi ekonomi, dan mendorong kolaborasi untuk memastikan hasil yang maksimal.
“Efisiensi harus meningkatkan outcome yang lebih baik, bukan kontraksi atau manipulasi,” ujarnya.
Ia juga mengoreksi pernyataan Esther Sri Astuti soal kenaikan PPN, yang menurutnya hanya berlaku untuk barang yang dikenakan PPnBM, bukan untuk jasa pendidikan atau kesehatan.
“Jangan sampai narasi yang salah beredar,” tegas Hekal.
Hekal menyentuh pula pengalokasian anggaran pemerintah, khususnya yang dianggap tidak produktif.
“Kadang, pemerintah terlalu membuang uang untuk hal-hal yang tidak penting, seperti mengorek aspal,” tuturnya.
Mengenai kebijakan investasi, Hekal mendukung pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), yang diharapkannya dapat mengelola aset negara secara lebih efisien dan menarik investasi global.
“Sekarang kita ambil peran langsung, jangan terus-terusan mengemis investasi,” ungkap Hekal.
Ia juga menegaskan pentingnya konsistensi BUMN dalam menyumbang dividen bagi negara, menggantikan kebiasaan menjual aset untuk memenuhi kebutuhan.
“Kita kini mencari aset yang bisa menghasilkan, agar BUMN terus berkontribusi,” tandasnya.
Dengan langkah-langkah tersebut, Hekal optimistis kebijakan efisiensi dan investasi akan memperkuat daya saing ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global.
